(VOVworld) – Setelah kira-kira sebulan dilaksanakan, permufakatan gencatan senjata di Ukraina telah membantu mengurangi ketegangan-ketegangan dalam pertempuran antara tentara Pemerintah Ukraina dan kekuatan separatis. Akan tetapi, berbagai pelanggaran terhadap permufakatan tersebut yang tetap terjadi beserta gerak-gerik baru yang dilakukan Pemerintah Kiev sedang mengancam menyelubungi bayangan hitam terhadap rencana pemulihan perdamaian di Ukraina Timur yang penuh dengan instabilitas ini.
Tentara Kiev di Ukraina Timur
(Foto: baomoi.com)
Permufakatan gencatan senjata telah diesahkan antara Pemerintah Kiev dan pasukan pembangkang pada 5 September lalu di kota Minsk (Belarus). Permufakatan gencatan senjata ini juga diperkuat dengan satu permufakatan pada 19 September lalu guna membentuk satu zona non-militer. Akan tetapi sejak saat itu, kedua pihak terus-menerus saling mencela tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Walaupun medan perang telah menjadi tenang sejak awal Oktober ini, tapi jumlah korban yang diumumkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 7 Oktober ini telah menunjukkan banyak hal. Menurut statistik terkini dari PBB, jumlah korban dalam bentrokan yang sudah memakan waktu selama beberapa bulan ini di Ukraina mencapai sebanyak 3.660 orang, diantaranya ada 330 orang yang tewas setelah permufakatan gencatan senjata ditanda-tangani.
Komunitas internasional berusaha menyelamatkan permufakatan damai
Untuk menyelamatkan permufakatan damai yang terancam gagal, Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat, John Kerry telah melakukan pembicaraan per telepon dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov untuk membahas situasi di Ukraina Timur. Pada pihaknya, Rusia menegaskan sedang melakukan segala-galanya untuk menjamin agar permufakatan gencatan senjata di Ukraina terlaksanakan. Ukraina, Rusia dan Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE) mendirikan satu pusat bersama, berkoordinasi melakukan semua upaya untuk mengawasi permufakatan gencatan senjata yang sudah tercapai. Tugas kelompok ini bertujuan meredakan ketegangan di kawasan, menjamin kontrol secara efektif terhadap semua permufakatan yang telah tercapai, membentuk unit-unit kontrol di daerah perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Jerman sekarang juga sedang mempertimbangkan pengiriman pasukan ke Ukraina Timur untuk mengawasi permufakatan gencatan senjata. Di samping menjamin supaya permufakatan gencatan senjata terus berlaku di Ukraina, negara-negara lain juga aktif melakukan aktivitas-aktivitas kemanusiaan untuk membantu rakyat di Ukraina Timur.
Kepentingan politik di belakang permufakatan damai
Pada saat semua upaya diplomatik sedang berlangsung secara sangat giat, sebaliknya banyak analis menyatakan tidak begitu optimis. Menurut mereka, usaha mempertahankan permufakatan gencatan senjata di Ukraina Timur sekarang menjadi amat tipis. Karena pada kenyataannya, perintah gencatan senjata yang hanya berada di atas kertas ini hanya mendatangkan kepentingan politik kepada Pemerintah Kiev dan Barat.
Pada latar belakang pemilihan parlemen Ukraina sedang mendekat, Presiden Ukraina, Petro Poroshenko pasti mengharapkan bisa menyerap kartu-kartu suara dari para pemilih dengan cara menciptakan kesan akan satu perdamaian Tanah Air. Sedangkan negara-negara Uni Eropa juga ingin berpegang pada satu permufakatan gencatan senjata yang walaupun kurang efektif, dari pada harus memperdalam kemacetan dengan Rusia, sumber pasokan migas papan atas kepada mereka, pada saat musim Dingin sedang mendekat. Partai-partai beroposisi di Ukraina juga mencela hasil-guna permufakatan gencatan senjata ini. Mantan Perdana Menteri (PM) Ukraina, Yulia Timoshenko memberitahukan tidak percaya pada rencana perdamaian yang diajukan Presiden Petro Poroshenko di Ukraina Timur dan menganggap semua perundingan trilateral di kota Minsk sebagai satu tipuan.
Bahaya terjadinya lagi bentrokan besar di Ukraina
Sekarang, semua kemacetan dan instabilitas di Ukraina sedang mengancam menyelubungi bayangan hitam terhadap pemilihan umum parlemen Ukraina yang akan diselenggarakan pada 26 Oktober ini. Sulitnya ialah bagaimana menyelenggarakan pemungutan suara di daerah-daerah yang dikontrol kekuatan beroposisi di Ukraina Timur. Pemerintah Pusat Kiev menegaskan bahwa pemilihan umum pada 26 Oktober ini diadakan di 11 daerah di provinsi Donetsk dan 4 daerah di provinsi Lugansk. Pada saat itu, kekuatan beroposisi di Lugansk dan Donetsk menyatakan akan memboikot pemilihan ini, menyelenggarakan pemilihan sendiri pada 2 November mendatang untuk memilih pimpinan daerah dan badan-badan legislatif. Presiden Ukraina, Petro Poroshenko mengimbau kepada Rusia dan dunia supaya jangan mengakui pemilihan umum lokal yang diselenggarakan kelompok oposisi ini. Menurut Presiden Petro Poroshenko, semua pemilihan yang diselenggarakan kekuatan beroposisi ditetapkan tidak menaati Undang-Undang Dasar Ukraina, tidak ada pengamat, melanggar hak memilih dari warga Ukraina tidak akan mendapat pengakuan dari Ukraina dan seluruh dunia.
Dalam satu gerak-gerik yang dinilai “mengguyur minyak pada api”, pada sidang luar biasa yang diadakan pada 7 Oktober ini, dengan 236 suara pro, Parlemen Ukraina telah mengesahkan rancangan resolusi tentang mengubah perbatasan terhadap beberapa kabupaten di Lugansk. Resolusi ini mengijinkan segera membuka wilayah di bawah kontrol cabang-cabang Kantor Perbendaharaan Negara Ukraina untuk membayar gaji, uang pensiunan dan paket-paket jasa layanan sosial. Ketika memberikan respon terhadap keputusan tersebut, kekuatan beroposisi di Lugansk menyatakan bahwa pengubahan perbatasan wilayah yang dilakukan Pemerintah Kiev terhadap kabupaten-kabupaten di provinsi ini merupakan “penyesuaian wilayah”, bersamaan itu menegaskan bahwa semua kabupaten di provinsi Lugansk berada di bawah kontrol pasukan milisia LC. Mereka tidak akan menarik diri dan akan berjuang untuk membebaskan seluruh wilayah Lugansk dari tangan tentara Ukraina.
Satu solusi yang penting untuk meredakan ketegangan sekarang ialah dialog-dialog antara wakil Pemerintah Ukraina dengan pihak yang menamakan diri sebagai Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, diantaranya OSCE memainkan peranan mediator, harus cepat diselenggarakan. Namun, semua perkembangan sekarang tidak memberikan harapan dan bahaya terulang kembali bentrokan besar di Ukraina adalah hal yang sama sekali bisa terjadi./.