Vietnam ikut pada pasukan penjagaan perdamaian PBB (foto :VNA)

Dengan perbandingan 157 di antara total 193 suara, Vietnam  telah terpilih menjadi anggota Komisi Hukum Perdagangan Internasional masa bakti 2019-2025. Terpilih-nya Vietnam dalam salah satu di antara mekanisme-mekanisme PBB yang paling penting  telah membuktikan akan prestise dan catatan dari komunitas internasional terhadap sumbangan-sumbangan Vietnam di semua forum multilateral.

Melakukan persiapan baik untuk proses integrasi

Komisi Hukum Perdagangan Internasional merupakan salah satu di antara mekanisme-mekanisme yang paling penting dari PBB, dibentuk pada tahun 1966, memainkan peranan penting primer dalam mendorong proses menyelaraskan  dan menyatukan hukum perdagangan internasional, melalui itu memitigasi pagar-pagar rintangan terhadap perkembangan perdagangan internasional. Oleh karena itu, keanggotaan Vietnam dalam Komisi tersebut mempunyai satu makna yang amat besar bagi proses integrasi dan pembuatan kebijakan Tanah Air.

Vietnam memutuskan mencalonkan diri menjadi anggota Komisi Hukum Perdagangan Internasional  bertolak dari garis politik hubungan luar negeri yang berinisiatif, aktif melakukan integrasi internasional, berhaluan memperhebat dan meningkatkan kaliber diplomasi multilateral, memanfaatkan dan ikut serta mengembangkan hukum internasional guna meningkatkan efektivitas pekerjaan hubungan luar negeri, memberikan sumbangan mendorong perdamaian dan kemakmuran Vietnam, kawasan dan seluruh dunia. Ketika  berbagi tentang proes pencalonan, Deputi Menteri Luar Negeri  Vietnam, Le Hoai Trung memberitahukan:

"Setelah memutuskan mencalonkan diri, kita telah menyusun isi-isi, meneliti secara cermat fungsi dan tugas aktivitas Komisi Hukum Perdagangan Internasional. Bersamaan itu, melihat pada kenyataan kota sendiri ketika melakukan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas perdagangan internasional, di antaranya ada masalah menyempurnakan sistem hukum ekonomi, di antaranya ada Hukum mengenai Perdagangan dan Undang-Undang mengenai  Investasi. Di atas dasar itu, kita melakukan koordinasi bersama, ada koordinasi antara berbagai kementerian dan instansi, di antaranya Kementerian Luar Negeri merupakan simpul bersama, membahas melakukan lobi di negara-negara lain”.

Dari “berpartisipasi secara aktif” menjadi “berinisiatif, memberikan sumbangan untuk membangun dan menetapkan aturan main bersama”.

Selama bertahun-tahun ini, Vietnam telah sangat sukses dalam ikut serta dalam badan-badan spesialis PBB, misalnya Dewan Hak Asasi manusia, Dewan Sosisal-Ekonomi (ECOSOC), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Dari tahun 2016, Vietnam mulai memasuki arena main bersama di bidang hukum dari PBB melalui terpilihnya wakil Vietnam di Komisi Hukum Perdagangan Internasional PBB dengan wakilnya yaitu Doktor Nguyen Hong Thao. Ketika berpartisipasi dalam arena main ini, Vietnam telah mempunyai peluang memberikan sumbangan suara dalam membentukan dan membangun sistem hukum global. Dan sekarang ini, dengan terpilihnya menjadi anggota Komisi Hukum Perdagangan Internasional PBB masa bakti 2019-2025, Vietnam terus menegaskan peranan dan posisinya dalam masalah-masalah “panas” di seluruh dunia.

Menurut penegasan Deputi Menlu Le Hoai Trung, tidak hanya memberikan sumbangan suara pada pembangunan sistem hukum perdagangan internasional, sesuai dengan kepentingan Vietnam dan internasional saja, melainkan dengan  melalui mekanisme ini, Vietnam juga memperoleh pengalaman dan pengetahuan untuk menyempurnakan sistem hukum ekonomi di dalam negeri, memenuhi proses integrasi ekonomi internasional dan proses pengembangan ekonomi Vietnam. Deputi Menlu Le Hoai Trung, memberitahukan: “Ini merupakan mekanisme penting primer dalam membangun naskah hukum dalam perdagangan internasional. Jelaslah bahwa ini merupakan peluang bagi Vietnam untuk langsung ikut serta, memberikan sumbangan pada kepentingan bersama sambil menjamin kepentingan sendiri di bidang perdagangan internasional. Misal-nya, bagaimana memecahkan sengketa antara kaum investor dengan Negara dan Pemerintah. Jelaslah bahwa ini merupakan masalah yang bersangkutan dengan kepentingan praksis Vietnam”.

Jumlah suara tinggi yang diperoleh Vietnam sehingga melampaui negara-negara yang mempunyai pengalaman di Asia-Pasifik untuk bisa dipilih menjadi anggota Komisi Hukum Perdagangan Internasional PBB, menegaskan bahwa komunitas internasional telah melihat prestasi yang dicapai oleh Vietnam dalam proses pembaruan, melihat upaya-upaya dalam reformasi dan khususnya tarap komitmen Vietnam dalam membangun dan menyempurnakan sistem hukum yang bersangkutan dengan perdagangan dan investasi. Di atas segala-galanya, hasil tersebut juga memanifestasikan penilaian-penilaian tinggi internasional terhadap posisi internasional Vietnam, baik di bidang politik maupun ekonomi.