Kawasan perbatasan Suriah-Irak sebelum dan setelah mendapat serangan udara dari AS  (Foto: Maxar)

Menurut berbagai sumber berita internasional, serangan udara tersebut dilakukan oleh tentara AS pada dini hari tanggal 26 Februari sesuai instruksi Presiden AS, Joe Biden sehingga menewaskan 17 orang. Sasaran serangan udara ini ialah “menyasar pada basis-basis yang dianggap Pentagon mendapat dukungan dari Iran di Suriah Timur untuk memberikan balasan terhadap serangan-serangan  terhadap serdadu AS dan koalisi di Irak baru-baru ini serta ancaman-ancaman terhadap kekuatan-kekuatan ini.” Ini merupakan serangan yang menimbulkan paling banyak korban yang dilakukan tentara AS di wilayah Suriah dalam waktu berbulan-bulan ini, sementara itu menandai keterlibatan kembali tentara AS secara kuat di negara Arab. Segera setelahnya komunitas internasional telah memberikan reaksi

Protes

Segera setelah serangan udara, pemerintah Suriah telah mengutuk keras serangan udara tersebut, menganggapnya sebagai “indikasi buruk” dari pemerintah baru pimpinan Presiden Joe Biden. Selanjutnya, dalam sepucuk suratnya kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 27 Februari, Kementerian Luar Negeri Suriah menuduh AS  “melanggar hukum internasional dan Piagam PBB”, sementara itu mengimbau DK PBB agar segera melakukan langkah-langkah untuk mencegah serangan-serangan AS di wilayah Suriah.

Pada hari itu pula, dalam pembicaraan telepon dengan sejawatnya Suriah, Faisal Mekdad, Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Javad Zarif menyatakan solidaritas dengan pemerintah Suriah, sekaligus mengimbau negara-negara Barat supaya menaati semua resolusi DK PBB tentang Suriah.

Sesama pandangan memprotes, Rusia dan Tiongkok telah resmi mencela serangan udara AS terhadap Suriah, menganggap ini sebagai pelanggaran hukum internasional, bersamaan itu mengimbau semua pihak terkait agar menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah Suriah, jangan merumitkan lagi situasi di negara Timur Tengah ini. Sementara itu, Kantor Berita “Sputniknews” merilis  sumber berita dari Kemenlu Rusia  menunjukkan “serangan udara ini dilaksanakan di wilayah satu negara yang berdaulat, satu negara anggota PBB. Ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang tidak bisa diterima.”

Khususnya, di internal AS juga ada banyak pendapat yang tidak menyetujui tindakan pemerintah Presiden Joe Biden karena melakukan serangan terhadap wilayah Suriah. Beberapa legislator dari Partai Demokrat menyatakan bahwa Kongres AS tidak mengesahkan pemberian mandat kepada presiden untuk menggunakan kekerasan di Suriah. Sementara itu, legislator Majelis Rendah AS, Ro Khanna menunjukkan “sepenuhnya tidak ada alasan manapun bagi presiden untuk memerintahkan serangan yang tidak demi tujuan bela diri dalam menghadapi ancaman yang akan segera terjadi tanpa pemberian izin dari Kongres.” Sementara itu, banyak pengguna medsos AS telah berbagi kembali pesan di jaringan medsos  yang dikeluarkan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki pada awal Juli 2017 ketika AS melakukan serangan udara terhadap Suriah, di antaranya mencela pengesahan Presiden Donald Trump terhadap serangan.

Mencemaskan

Untuk menjelaskan tindakan melakukan serangan udara, Kementerian Pertahanan AS pada tanggal 26 Februari malam telah mengeluarkan pengumuman yang menegaskan bahwa serangan udara ini bermaksud memberikan balasan terhadap serangan-serangan bagi kekuatan AS dan sekutunya di Irak baru-baru ini, bersamaan itu menekankan bahwa tindakan ini dilakukan sesuai dengan pedoman mengurangi ketegangan umum di Suriah dan Irak.

Tetapi, dengan alasan manapun, serangan udara AS terhadap Suriah Timur pada 26 Februari telah mendapat protes-protes baik dari opini umum internasional  maupun opini umum AS. Di antaranya kalangan analis menyatakan bahwa reaksi dari internal AS mencerminkan kecemasan-kecemasan terhadap risiko yang bisa dihadapi tentara dan negara AS dari serangan udara tersebut. Pertama-tama, serangan udara ini bisa merupakan indikasi atau pesan yang menunjukkan bahwa AS nampaknya tengah melakukan keterlibatan kembali secara mendalam terhadap krisis Suriah yang tengah mengalami perkembangan yang teramat kompleks, sinonim dengan bahaya kekuatan  AS bisa terperangkap dalam krisis yang belum bisa diprakirakan kapan  berakhir.

Selanjutnya, tindakan eskalasi militer ini  berisiko meningkatkan ketegangan permusuhan dari kekuatan-kekuaran pro Iran di kawasan terhadap AS dan sekutunya. Hal ini akan menciptakan ancaman terhadap kepentingan-kepentingan dan upaya menegakan perdamaian yang dilakukan pemerintah AS di kawasan, terutama proses perdamaian Palestina-Israel dan masalah nuklir Iran yang tengah mengalami kemajuan-kemajuan positif selama ini.