Presiden Donald Trump menandatangani pemberlakuan NDAA 2019  (Foto: AP)

Sebelumnya ditandatangani oleh Presiden AS untuk diberlakukan, undang-undang tentang anggaran belanja pertahanan tahun fiskal 2019 telah diesahkan oleh DPR dan Senat AS pada akhir bulan Juli dan awal bulan Agustus dengan kesepakatan tinggi. Pengesahan rancangan undang-undang ini oleh Kongres AS dianggap sebagai dukungan terhadap imbauan Presiden Donald Trump dalam memperkuat kekuatan tentara.

Investasi besar untuk tentara AS

Undang-undang ini membolehkan belanja pertahanan AS pada taraf 716 miliar USD dalam tahun fiskal 2019. Di antaranya, pemerintah akan mengeluarkan 69 miliar USD untuk aktivitas-aktivitas perbelanjaan di luar negeri dan kira-kira 22 miliar USD untuk program senjata nuklir. NDAA juga merekomendasikan pengeluaran sejumlah uang yang cukup besar untuk membeli 77 pesawat siluman F-35 yaitu program senjata yang memakan paling banyak belanja dari Pentagon. Kira-kira 24 miliar USD akan diperuntukkan bagi penggalangan kapal-kapal baru dan memberikan bantuan kepada banyak kapal pada masa depan, di antaranya ada kapal induk Ford generasi keempat yang membawa rudal balistik Columbia.

Selain itu, NDAA juga mendaftar rencana belanja bagi pembelian banyak alat militer yang lain maupun program pengembangan senjata-senjata baru seperti pesawat pembom siluman jarak jauh B-21 dan penyambungan dua sistim pertahanan rudal Patriot dan THAAD.

Pengesahan NDAA  2019 menunjukkan bahwa setelah bertahun-tahun memangkas APBN, AS sedang membangun kembali tentara pada taraf yang belum pernah ada. Hal ini diakui oleh Presiden Donald Trump sebagai investasi yang paling penting dalam sejarah modern tentara AS, turut membantu memperkuat kekuatan yang belum pernah ada dan tentara akan memiliki pesawat, kapal perang, tank dan rudal yang paling baik.

Tujuan dan reaksi dari luar negeri

Seiring dengan penguatan investasi terhadap tentara AS, NDAA tahun fiskal 2019 juga menegaskan tantangan utama terhadap kemakmuran dan keamanan AS ialah munculnya kembali persaingan strategis dan jangka panjang, di antaranya, AS harus melakukan lebih banyak aktivitas untuk melakukan persaingan dengan Tiongkok dan Rusia. Oleh karena itu, bersama dengan langkah-langkah memungut tarif terhadap barang impor dari Tiongkok dalam bulan-bulan belakangan ini, NDAA  AS untuk tahun fiskal 2019 juga mengedepankan kata-kata yang kuat terhadap negara Asia Timur Laut ini. NDAA  membolehkan suplai keuangan untuk 14 tindakan untuk mencegah Tiongkok, di anaranya ada maslah membantu gagasan  menstabilkan kawasan Indo-Pasifik, mengupgrade Gagasan Keamanan Maritim Asia Tenggara lama untuk mencakup kawasan Indo-Pasifik dan lain-lain.

Selain itu, rancangan NDAA tahun fiskal 2019 juga memperkuat hak Komite Investasi Asing di AS. Komite ini mengawasi pos-pos investasi Tiongkok dan sekarang ini, komite ini ditugasi untuk menilai dampak pos-pos investasi ini terhadap keamanan AS. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan rancangan undang-undang  permulaannya, undang-undang ini dianggap telah mengurangi langkah-langkah kontrol terhadap aktivitas dua perusahaan teknologi Tiongkok yaitu ZTE Corp dan Huawei Technologies Co Ltd.

Segera setelah rancangan undang-undang ini diesahkan oleh Kongres AS, Beijing telah mencela gerak-gerik ini dan mengimbau kepada Washington supaya menolak “pola pikir perang dingin yang sudah usang, yang menang dan yang kalah”. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Jing Liang pernah menekankan bahwa AS sedang  secara berpetualang “merusak hubungan dan kerjasama bilateral”.

Rancangan NDAA untuk tahun fiskal 2019 memanifestasikan komitmen pemerintah pimpinan Presiden Donald Trump  dalam mempertahankan satu fundasi industri pertahanan yang kuat dan konsisten. Akan tetapi, ia juga sedang dan akan menimbulkan kecemasan-kecemasan terhadap komunitas internasional.