(VOVWORLD) - Viet Nam tengah berupaya melaksanakan secara penuh dan serius semua rekomendasi sesuai mekanisme Peninjaua Berkala Universal (UPR) siklus III Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mencapai banyak kemajuan substantif dalam mendorong dan menjamin HAM, terutama di bidang tenaga kerja, sosial dan kesetaraan gender. Hasil ini menjadi dasar untuk terus menggelar visi, garis politik dan strategi pembangunan tanah air secara komprehensif dengan semangat tidak ada yang tertinggal.
 Viet Nam mencapai banyak prestasi dalam menjamin HAM (Foto: baoquocte.vn) |
Viet Nam resmi menyetujui 241 rekomendasi UPR siklus III pada Januari 2019 dan telah menggelar pelaksanaannya secara sinkron dan komprehensif. Meskipun baru menempuh setengah jalan UPR siklus III, tetapi Viet Nam telah mencapai banyak prestasi yang mengesankan dibandingkan negara-negara di kawasan dalam menjamin dan mendorong HAM di bidang tenaga kerja, sosial, dan kesetaraan gender.
Tentang perbaikan kerangka hukum dan kebijakaan tenaga kerja nasional, Undang-Undang Ketegarakerjaan Viet Nam 2019 saat ini telah terjamin agar sesuai berbagai konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan PBB tentang HAM yang diikuti Viet Nam. Viet Nam juga tengah membangun dokumen untuk masuk Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berasosiasi dan melindungi hak untuk menyelenggarakan dan mempersiapan partisipasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka (CRMW) dan sebagainya. Semua upaya ini bertujuan menyempurnakan institusi, sistem perundang-undangan tentang penjaminan dan pendorongan HAM, membawa Viet Nam lebih mendekati standar-standar internasional.
Pengentasan dari kemiskinan dan jaring pengaman sosial Viet Nam selama ini mencapai prestasi menonjol. Dalam tahap 2016-2020 persentase kepala keluarga miskin di seluruh negeri hanya tinggal 2,75 persen, rata-rata turun sekitar 1,43 persen per tahun, persentase kepala keluarga miskin di berbagai kabupaten miskin hanya tinggal sekitar 24 persen, turun sekitar 5,65 persen dalam tahap tersebut. Program Target Nasional Tentang Pengurangan Kemiskinan dan Jaring Pengaman Sosial yang Berkelanjutan untuk tahap 2021-2030 mengarah ke pengurangan kemiskinan secara multidimensi, inklusif dan berkelanjutan, membatasi kemiskinan kembali dan terjadi kemiskinan, membantu kaum miskin mencapai taraf hidup minimal secara berkelanjutan, dapat mengakses jasa-jasa sosial dasar, meningkatkan kualitas hidup dan daerah-daerah miskin lepas dari kesulitan. Program tersebut juga memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengadakan lapangan kerja yang lengkap dan lapangan kerja yang baik bagi kaum miskin dan warga yang tinggal di daerah miskin, mengurangi ketidakadilan sosial, menjamin secara harmonis pembangunan ekonomi dengan jaring pengaman sosial secara berkelanjutan. Untuk terus melaksanakan rekomendasi-rekomendasi UPR, Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial Viet Nam baru saja menyampaikan laporan kepada Perdana Menteri Pemerintah untuk memberlakukan Keputusan menentukan proses peninjauan dan penetapan kepala keluarga miskin, prasejahtera, kepala keluarga yang mempunyai tahap hidup sedang tahap 2021-2025. Kementerian tersebut juga menggelar penelitian, revisi berbagai kebijakan pengurangan kemiskinan multidimensi (lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, kebersihan dan informasi) dengan arah memperkuat bantuan, menuju pengadaan lapangan kerja dan pendapatan yang berkelanjutan, mengurangi kebijakan bantuan hibah untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.
 Lokakarya internasional konsultasi rancangan laporan UPR siklus III dari Dewan HAM PBB pada 22 Oktober (Foto: baoquocte.vn) |
Di bidang pendorongan kesetaraan gender, pada 28 Desember 2020, Perdana Menteri Pemerintah Viet Nam memberlakukan keputusan nomor 2282/QD/TTg yang mengesahkan Program « Memeprkuat partisipasi kaum perempuan secara setara dalam posisi-posisi pemimpin dan pengelola dalam penentuan-penentuan kebijakan tahap 2021-2030. Hal ini telah menjamin partisipasi kaum perempuan secara setara dalam posisi-posisi pemimpin dan pengelola penentuan-penentuan kebijakan untuk mengembangkan potensi, kreativitas kaum perempuan, menuju pelaksanaan komitmen mencapai pembangunan yang berkelanjutan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada 3 Maret 2021, Pemerintah Viet Nam terus memberlakukan Resolusi nomor 28/NQ-CP tentang Strategi nasional tentang kesetaraan gender tahap 2021-2030 untuk menuju target mempersempit kesenjangan gender, menciptakan kondisi dan peluang bagi kaum perempuan dan laki-laki berpartisipasi, menikmati kesetaraan gender di semua bidang kehidupan sosial, memberikan sumbangsih bagi pembangunan tanah air yang berkelanjutan. Untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi UPR, Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas Viet Nam juga memperkuat pelaksanaan semua ketentuan hukum tentang tenaga kerja, lapangan kerja, melaksanakan dengan baik Strategi nasional tentang kesetaraan gender tahap 2021-2030, di antara berfokus pada target-target kesetaraan gender di bidang politik, ekonomi dan tenaga kerja. Bersamaan itu, Undang-Undang Kesetaraan Gender juga terus diteliti, direvisi untuk menyempurnakan sistem perundang-undangan tentang kesetaraan gender.
Pelaksanaan semua rekomendasi UPR siklus III yang sesuai dengan haluan dan kebijakan dalam dokumen-dokumen Kongres Nasional XIII Partai Komunis Viet Nam telah menunjukkan komitmen, upaya konsekuen Viet Nam dalam menjamin HAM, terutama kelompok orang yang rentan di tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19. Praktik pelaksanaan semua rekomendasi UPR siklus III selama ini telah menjamin agar semua warga dapat menikmati HAM, dengan demikian menunjukkan humanisme dalam semua keputusan Partai Komunis dan Negara Viet Nam dengan target yang inklusif yakni tidak ada yang tertinggal.