Vietnam Berkomitmen tentang Kewajiban Nasional atas Masalah Perubahan Iklim

(VOVWORLD) - Pada pekan lalu, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Vietnam dan negara pulau Vanuatu bersama-sama mengadakan Sidang persiapan virtual tentang prosedur untuk meminta konsultasi Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kewajiban nasional atas masalah perubahan iklim. Sidang ini bersama dengan upaya dan hasil yang dicapai Vietnam selama ini menegaskan kembali tekad Vietnam dalam menghadapi perubahan iklim, satu tantangan besama dari umat manusia yang telah resmi diakui Majelis Umum PBB dalam satu Resolusi pada tahun 2023. 

Sidang tersebut yang dihadiri para pakar hukum, sarjana, dan pengacara internasional asal lebih dari 20 negara Asia-Pasifik, wakil Perwakilan negara-negara di PBB, lembaga-lembaga Vietnam yang terkait, menunjukkan komitmen Vietnam selaku satu negara yang terkena dampak terbesar akibat perubahan iklim.

Menyumbangkan Suara yang Kuat untuk Memecahkan Tantangan Bersama

Pada tahun 2023, Majelis Umum PBB telah mengesahkan Resolusi yang mengakui perubahan iklim sebagai tantangan besar, oleh karena itu, tanggung jawab dalam menghadapi perubahan iklim harus dibagikan secara adil dan setara. Partisipasi yang aktif dari Vietnam, sebuah negara berkembang, pada proses peninjauan dan pemberian pendapat konsultasi tentang perubahan iklim dari Mahkamah Internasional, memiliki makna penting, berdampak terhadap pemahaman negara-negara tentang tanggung jawab hukumnya masing-masing dalam menghadapi perubahan iklim.

Sebagai salah satu negara pelopor yang mengadakan Sidang persiapan virtual tentang prosedur untuk meminta konsultasi Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kewajiban nasional atas isu perubahan iklim, Vietnam menunjukkan tanggung jawab dari sebuah negara anggota yang selalu mematuhi hukum internasional pada umumnya dan konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan perubahan iklim pada khususnya. Di atas dasar itu, Vietnam menyumbangkan suara bersama dari negara-negara berkembang, bersama dengan Majelis Umum PBB dan ICJ menetapkan tanggung jawab hukum dari negara-negara yang telah menimbulkan emisi besar, sehingga mendatangkan dampak-dampak negatif akibat perubahan iklim terhadap generasi masa kini dan masa depan.

Vietnam Berkomitmen tentang Kewajiban Nasional atas Masalah Perubahan Iklim - ảnh 1Duta Besar Dang Hoang Giang, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam untuk PBB. Foto: VNA

Berupaya untuk Beraksi dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Vietnam merupakan negara pelopor dalam perjuangan menanggulangi perubahan iklim. Hal ini tidak hanya bertolak dari kenyataan bahwa Vietnam merupakan salah satu di antara lima negara yang terkena dampak paling parah akibat perubahan iklim saja, melainkan merupakan satu negara anggota yang aktif dan bertanggung jawab dalam komitmen-komitmen internasional. Hal ini telah berulang kali ditegaskan pemimpin Pemerintah dan berbagai kementerian, instansi Vietnam, seperti yang ditegaskan Deputi Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam, Le Minh Ngan:

Vietnam selalu menunjukkan tanggung jawab dari satu anggota yang aktif dalam komunitas internasional. Vietnam siap bekerja sama dengan negara-negara dan para mitra untuk berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, sumber daya, dan gagasan-gagasan pengelolaan terpadu demi satu perekonomian hijau yang berkelanjutan dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

Pada tahun 2021, untuk pertama kalinya Vietnam berkomitmen mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Sejak saat itu hingga sekarang, komitmen ini selalu digelar Vietnam dengan tindakan nyata. Pemerintah telah membentuk Badan Pengarah Nasional urusan penggelaran pelaksanaan komitmen tersebut yang langsung diketuai Perdana Menteri Pham Minh Chinh. Berbagai kementerian dan instansi menyusun program dan rencana untuk menggelar pelaksanaan komitmen-komitmen.

Di samping memusatkan sumber daya dan tindakan dalam negeri, Vietnam aktif mendorong kerja sama internasional di bidang ini. Pada tahun 2023, Vietnam telah bersama dengan para mitra internasional mengesahkan Pernyataan politik tentang penggalangan Hubungan kemitraan transformasi energi yang adil (JETP) dengan target dan aksi untuk melaksanakan transformasi hijau dan target emisi nol bersih pada tahun 2050 seperti yang sudah dikomitmenkan. Ketika mengapresiasi partisipasi Vietnam dalam Pernyataan ini, Perdana Menteri Kerajaan Inggris, Rishi Sunak, mengatakan:

Vietnam merupakan satu perekonomian baru muncul yang dinamis di pusat Asia Tenggara. Oleh karena itu peranan Vietnam memiliki faktor yang menentukan. Ketika menyadari makna penting dan peluang penggeseran menuju ke emisi nol bersih pada tahun 2050, Vietnam menjadi negara pelopor yang membuka jalan bagi negara-negara lain untuk mengikuti jejaknya. Program hubungan kemitraan yang kita umumkan akan mempercepat upaya Pemerintah Vietnam.

Berdasarkan pada komitmen dan tindakan Vietnam selama ini, penyelenggaraan Sidang persiapan virtual tentang prosedur untuk meminta konsultasi Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kewajiban nasional atas isu perubahan iklim, Vietnam terus menegaskan upaya satu negara anggota yang turut memecahkan tantangan-tantangan akibat perubahan iklim global./.

Komentar

Yang lain