(VOVWORLD) - Pada tahun 2017, Vietnam terus melakukan kebijakan dan tindakan kongkrit dalam menjamin hak anak. Tujuanya ialah supaya kehidupan anak menjadi lebih baik, anak lebih mendapat perhatian lagi dalam melaksanakan hak-hak mareka seperti hak mendapat perlindungan, hak ikut serta dan hak berkembang.
 Dalam rangkan persidangan ke-34 Dewan HAM PBB yang diadakan pada 27/2 di Jenewa, Swiss, Vietnam mengadakan simposium internasional dengan tema: "Mendidik anak tentang perubahan iklim, mengembangkan satu generasi yang mengerti tentang perubahan iklim. |
Beberara aksentuasi yang patut diperhatikan dalam menjamin pelaksanaan hak anak Vietnam dari awal tahun 2017 hingga sekarang ialah Undang-Undang tentang Anak resmi berlaku, membentuk Komite Nasional urusan Anak, membangun pola-pola yang menganggap anak-anak sebagai sentral dan mendorong partisipasi anak.
Kebijakan penting tentang anak berlaku
Undang-Undang tentang Anak yang resmi berlaku dari 1 Juni 2017 telah menciptakan payung hukum yang penting terhadap pekerjaan melindungi, merawat dan mendidik anak, sekaligus juga menentukan tanggung-jawab dalam melaksanakan berbagai komitmen sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Anak Vietnam. Menurut itu, ketika menyusun kebijakan dan undang-undang yang berpengaruh terhadap anak, harus mempelajari pendapat anak, badan dan organisasi yang bersangkutan, menjamin penyelipan semua target dan jatah tentang ank dalam perancangan dan rencana pengembangan sosial-ekonomi nasional dan daerah. Undang-Undang ini juga menentukan secara jelas kelompok hak anak tentang hak kelangsungan, berkembang, mendapat perlindungan dan berpartisipasi untuk mengkongkritkan hak manusia, hak warga negara, sekaligus supaya harmonis dengan konvensi hak anak dan sesuai dengan syarat nyata di Vietnam. Hal yang baru istimewa dari Undang-Undang tentang Anak tahun 2016 ialah ketentuan tentang “organisasi yang mewakili suara dan hasrat anak, pengawasan atas pelaksanaan hak anak menurut pendapat dan hasrat anak ialah Pengurus Besar Liga Pemuda Komunis Ho Chi Minh”. Ini adalah mekanisme yang baru dan maju, memanifestasikan penghormatan Negara dan masyarakat terhadap suara anak melalui organisasi perwakilannya. Deputi Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Disabilitas dan Sosial Vietnam, Dao Hong Lan menilai: “Undang-Undang tentang Anak berdasarkan pada hak anak pada umumnya maupun anak yang menjumpai kesulitan beratpada khususnya. Undang-Undang ini memanifestasikan secara lebih jelas ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar dalam menggelarkan pelaksanana hak manusia dan hak anak, melakukan pendekatan di atas dasar sudut-sudut yang bersangkutan dengan Konvensi Internasional tentang Hak Anak yang diikutsertai oleh Vietnam”.
Untuk membantu Pemerintah melakukan bimbingan dan koordinasi antara semua kementerian, instansi dan daerah dalam memecahkan masalah-masalah tentang anak, melaksanakan hak anak, mendorong pelaksanaan Konvensi tentang Hak Anak PBB, pada bulan Juni lalu, Perdana Menteri Pemerintah memutuskan pembentukan Komite Nasional urusan Anak yang diketuai oleh seorang Deputi Perdana Menteri. Para Wakil Ketuanya meliputi tiga menteri yaitu Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Disabilitas dan Sosial Vietnam, Menteri Pendidikan-Pelatihan Vietnam dan Menteri Kesehatan Vietnam. Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Disabilitas dan Sosial Vietnam, Dao Ngoc Dung memberitahukan: “Menyempurnakan kerangka hukum dan kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan anak-anak adalah faktor yang penting di bidang anak, kerangka hukum yang paling lengkap dan praksis, dari situ bisa menyelenggarakan pelaksanaannya secara sinkron. Pengangkatan Deputi Perdana Menteri menjadi Ketua Komite ini dan tiga menteri menjadi Wakil Ketua menunjukkan bahwa ini adalah komite antar-instansi, oleh karena itu pemberian masukan sekaligus bimbingan akan lebih kondusif. Vietnam juga berfokus memperhebat sistim bantuan dari masyarakat kepada anak. Sekarang, dalam sistim ini, kementerian kami sedang berencana menyusun Undang-Undang tentang Pekerjaan Sosial”.
Mendorong hak ikut serta dari anak-anak
Bersama dengan pemberlakuan kebijakan, pembinaan secara eksperimen pola-pola yang menganggap anak sebagai sentral, mendorong hak ikut serta dari anak di daerah yang mendapat perhatian untuk digelarkan. Pada bulan Juni lalu, Dewan Barisan Anak Pionir Pusat membina secara eksperimen pola “Dewan anak” tingkat provinsi dan kota untuk tahap 2017-2020. Kota Ho Chi Minh adalah unit pertama di Vietnam yang meluncurkan Dewan Anak dan mengadakan persidangan pertama pada 22 Juni. Lahirnya Dewan Anak membantu anak bertukar pendapat, merekomendasikan masalah-masalah tentang hiburan dan belajar agar anak berkembang secara komprehensif, menjadi jembatan penghubung yang membantu pimpinan berbagai tingkat menguasai situasi anak, masalah-masalah yang bersangkutan dengan perkembangan yang komprehensif dari anak, menyempurnakan dan menysun kebijakan dan keputusan tentang anak. Setelah kota Ho Chi Minh, pola Dewan Anak juga dibangun di kota Hanoi, provinsi-provinsi Binh Dinh, Quang Nam dan Yen Bai.
Seiring dengan pembangunan pola “Dewan Anak”, Vietnam juga mendorong proyek “Kota yang akrab anak” dengan bantuan dari UNICEF. Kepala Perwakilan UNICEF di Vietnam, Youssouf Abdel-Jelil memberitahukan: “Kota yang akrab anak dilaksanakan di banyak negara dari negara-negara sedang berkembang dengan pendapatan menengah sampai negara-negara maju seperti Perancis, Selandia Baru, Italia dan lain-lain. Di Vietnam, selama ini, UNICEF berkoordinasi dengan kota Ho Chi Minh mengoperasikan proyek “Kota yang akrab anak”. Gagasan ini memainkan peranan sangat penting bagi anak. Pertama-tama kami telah menggelarkan proyek ini di kota Ho Chi Minh, kemudian akan disebarluaskan ke kota-kota lain seperti kota Da Nang”.
Vietnam telah mencapai banyak prestasi dalam melaksanakan hak anak. Perihal Pemerintah terus berupaya keras dalam melindungi anak-anak akan membantu kira-kira 26 juta anak Vietnam mendapat perawatan dan perlindungan secara lebih baik.