L okakarya mengumumkan Laporan Nasional  menurut  UPR Ilustrasi. (Koran :Quandoinhandan)

Mekanisme UPR merupakan mekanisme antar-pemerintah dari Dewan HAM yang berfungsi memeriksa secara umum situasi HAM di semua negara anggota PBB, dilaksanakan secara periodik dari 4-5 tahun sekali menurut prinsip dialog, bekerjasama, sama derajat, obyektif, transparans dan konstruktif. Vietnam mendukung mekanisme UPR dari Dewan HAM dan selalu serius membangun laporan-laporan nasional dan menggelarkan rekomendasi-rekomendasi Vietnam yang diterima di siklus pertama (2009) dan siklus dua (2014).

Banyak kebijakan baru untuk menjamin HAM yang diberlakukan

Laporan siklus tiga dari Vietnam menonjolkan kemajuan-kemajuan dalam mendorong dan membela HAM sejak kali pemeriksaan siklus dua, menekankan hal ini termanifestasikan melalui strategi, kebijakan pengembangan sosial-ekonomi, strategi reformasi hukum serta proses penggelaran kewajiban dan komitmen internasional Vietnam, di antaranya ada rekomendasi UPR yang disetujui Vietnam. Laporan ini menilai sejak kali pemeriksaan siklus dua, Vietnam telah berupaya menyempurnakan bidang hukum, institusi, kebijakan bidang HAM, menciptakan fundasi yang mantap dan memberikan hasil praktek yang menggembirakan. Sejak kali pemeriksaan siklus dua, banyak kebijakan baru dan penting telah diberlakukan dengan tujuan agar supaya semua warga Vietnam mendapatkan secara lengkap HAM, di antaranya ada pengesahan Undang-Undang Dasar 2013 dan amandemen dan pemberlakuan baru lebih dari 90 nasakah undang-undang yang bersangkutan dengan penjaminan HAM dan hak warga negara. Vietnam juga berupaya khusus untuk membangun Pemerintah yang membina, melaksanakan semua target perkembangan yang berkesinambungan, menjamin hak pengembangan, hak bagi kelompok-kelompok rentan, hak kaum pekerja. Selain itu, Pemerintah juga memberlakukan banyak kebijakan tentang usaha mengentas dari kemiskinan, menjamin ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, mendorong pertanian yang berkesinambungan, merawat kesehatan rakyat.

Tentang pelaksanaan komitmen internasional dan kerjasama internasional tentang HAM, sejak kali pemeriksaan sebelumnya, Vietnam telah meratifikasi lagi dua konvensi tentang HAM yaitu : Konvensi tentang hak kaum difabel, dan Konvensi  tentang antipenyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak  berperikemanusiaan atau penistaan terhadap manusia. Dengan demikian, sekarang Vietnam sedang merupakan anggota dari 7/9 konvensi internasional dasar tentang HAM.

Khususnya, sejak pemeriksaan sebelumnya sampai sekarang, Vietnam telah mencapai banyak prestasi yang menonjol dalam kerja pembelaan dan pendorongan HAM dalam kenyataan,termasuk juga hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dalam tahap ini, pendapatan per kapita di Vietnam mengalami kemaikan terus-menerus, di antaranya pendapatan dari kepala keluarga miskin meningkat dari 15-20%, persentase keluarga miskin multi dimensi berkurang dari 9,88% pada tahun 2015, menjadi hanya tinggal 7,69 pada tahun 2017. Seiring dengan itu, 38% jumlah orang etnis minoritas bergeser ke kelompok yang mempunyai syarat ekonomi yang lebih tinggi ( taraf umum dari seluruh negeri yalah 28%). Ada 63 propinsi dan kota melaksanakan wajib belajar taman kanak-kanak untuk anak-anak balita dan melaksanakan wajib belajar tingkat SD. Tentang kesetaraan gender, persentase perempuan yang menjadi anggota badan usaha, pemilik basis bisnis mendapat lebih dari 27,8%, prosentase wanita yang ikut pada Majelis Nasional masa bakti 2016-2021 mencapai lebih dari 26,71%.

Tentang penjaminan hak sipil dan politik, Vietnam juga telah mencapai prestasi-prestasi, di antaraya ada penjaminan kesetaraan terhadap undang-undang, hak kebebasan pers dan hak kebebasan internet dan lain-lain. Kehidupan berkepercayaan dan beragama di Vietnam semakin berkembang secara bergelora dengan lebih dari 95% jumlah penduduk  punya kehidupan berkepercayaan dan beragama.

Vietnam menghargai komitmen-komitmen menurut mekanisme  UPR.

Proses  pemeriksaan memurut UPR sesuai dengan siklus-siklus merupakan satu proses  penting untuk membuktikan kemajuan yang dicapai  oleh negara-negara melalui siklus-siklus di bidang penjaminan hak manusia. Tahapan pelaksanaan  rekomendasi-rekomendasi merupakan tahapan paling penting dalam prosses pemeriksaan yang menunjukkan: Bagaimana Pemerintah dengan aktif menjalankan langkah-langkah untuk  membela HAM. Terhitung  di UPR siklus 2, Vietnam telah menyetujui 182 di antaa 227  rekomendasi  yang diterima. Terhitung  khusus  bulan Oktober 2018, Vietnam telah melaksanakan 175 rekomendasi (menduduki 96,2%), di antaranya ada 159 rekomendasi yang telah selesai dilaksanakan, 16 rekomendasi telah dilaksanakan sebagian dan  sedang terus dilaksanakan, 7 rekomendasi sisanya sedang dilaksanakan atau dipelajari pelaksanaannya pada saat yang sesuai. Tidak ada rekomendasi yang telah diterima tapi belum dipelajari pelaksanaannya. Untuk menggelarkan rekomendasi-rekomendasi UPR, Vietnam telah berinisiatif  membuat rencana  induk yang diesahkan dan dibagi-tugaskan oleh Pemerintah kepada berbagai kementerian dan instansi yang bersangkutan. Berbagai kementerian dan instansi  juga mengajukan gagasan-gagasan untuk menggelarkan rekomendasi-rekomendasi di bidang-bidang  yang menjadi tanggung jawab-nya.

Dengan memperkuat mekanisme-mekanisme nasional tentang laporan, pelaksanaan dan pengawasan, Vietnam menunjukkan ada kerangka hukum dan institusi yang cocok dan  efektif untuk melaksanakan semua rekomendasi tentang mekansime-mekanisme HAM PBB, melalui itu mendorong penyusunan sistim perundang-undangan tentang HAM, menjamin jaring pengaman sosial,  meningkatkan kehidupan rakyat  dan memperkuat kerja sama dan dialog di tingkat kawasan dan tingkat internasional tentang  masalah HAM. Persiapan Laporan Nasional UPR siklus 3, presentasi dan dialog  tentang Laporan di depan Dewan  HAM PBB pada bulan Januari 2019 akan merupakan kesempatan  bagi Vietnam untuk menekankan prioritas-nya setinggi-tingginya dalam melanjutkan pembangunan Negara hukum, melakukan reformasi undang-undang, memperkokoh fundasi-fundasi  institusi, hukum dan kebijakan yang bersangkutan dengan pembelaan dan pendorongan HAM.