Revolusi Agustus tidak hanya memiliki makna nasional, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Secara Proaktif Menerapkan Nilai-Nilai Progresif Umat Manusia
Revolusi Agustus secara mendasar dan menyeluruh berhasil menjamin hak hidup rakyat Vietnam. Dari kondisi ketika rakyat berada di ambang kepunahan akibat kelaparan pada tahun 1945 yang disebabkan oleh rezim fasis dan kolonial, ditambah bencana alam dan gagal panen, yang menimbulkan kematian lebih dari 2 juta orang, rakyat Vietnam berhasil merebut kembali hak untuk menentukan nasib sendiri, bertahan hidup, dan tinggal dalam masyarakat yang adil. Revolusi tidak hanya mengubah nasib bangsa, tetapi juga mengubah nasib setiap individu. Di bawah pemerintahan Republik Demokratik Vietnam – negara republik demokratis pertama di Asia Tenggara – untuk pertama kalinya rakyat diakui sebagai “warga negara” serta menikmati hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum.
Pada hari-hari awal kemerdekaan, meskipun negara menghadapi berbagai kesulitan, Pemerintah Sementara tetap memberlakukan banyak kebijakan kemanusiaan, seperti menghapus pajak, menyelenggarakan bantuan pangan untuk mengatasi kelaparan, serta menerapkan kebijakan meringankan beban rakyat. Negara republik demokratis yang masih muda itu menyelenggarakan pemilihan umum dengan hak pilih universal, memberikan hak memilih dan dipilih kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 1946, ketika banyak negara masih memperdebatkan hak pilih bagi perempuan, pemilihan umum pertama di Vietnam telah mengakui kesetaraan hak perempuan untuk memilih dan dipilih. Ini tidak hanya merupakan tonggak sejarah, tetapi juga membuktikan bahwa Vietnam tidak berada di luar atau tertinggal dari nilai-nilai progresif umat manusia, tetapi secara proaktif menerapkan nilai-nilai tersebut sejak hari pertama berdirinya negara.
Konsisten dengan Tujuan Pembangunan Demi Manusia dan Kebahagiaan Rakyat
Melanjutkan nilai-nilai progresif Revolusi Agustus, Partai dan Negara Vietnam senantiasa menetapkan manusia sebagai fondasi, tujuan sekaligus kekuatan pendorong pembangunan berkelanjutan. Dalam pertemuan dengan para pemimpin yang tidak mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ke-14, pada 18 Agustus, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam sekaligus Presiden To Lam menegaskan: “Setiap generasi memiliki kondisi dan tugas yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengabdi kepada Tanah Air dan melayani rakyat. Sejarah tidak menuntut generasi berikutnya mengulangi cara yang dilakukan generasi sebelumnya, tetapi menuntut setiap generasi tetap setia pada cita-cita dan tujuan Partai, mampu mewarisi nilai-nilai yang telah dicapai, serta memiliki keberanian untuk berinovasi guna menyelesaikan tugas sesuai tuntutan zamannya”.
Dalam praktiknya, selama 81 tahun terakhir, jaminan terhadap hak dan kepentingan rakyat yang sah selalu menjadi fokus utama dalam proses penyempurnaan sistem hukum. Konstitusi tahun 2013 untuk pertama kalinya memuat hingga 36 pasal yang secara langsung mengatur hak asasi manusia dan hak warga negara. Berbagai undang-undang sektoral – seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang mengenai Anak, Undang-Undang mengenai Kesetaraan Gender, Undang-Undang mengenai Penyandang Disabilitas, telah diberlakukan untuk menjabarkan berbagai hak tersebut secara komprehensif, sesuai dengan kondisi domestik dan standar internasional.
Sejalan dengan itu, sistem jaring pengaman sosial terus diperluas cakupannya dan ditingkatkan kualitasnya. Hingga akhir tahun 2025, cakupan kepesertaan asuransi kesehatan telah mencapai lebih dari 95% populasi, angka tertinggi yang pernah tercatat. Yang patut diperhatikan, perluasan cakupan asuransi kesehatan tersebut memberikan manfaat besar bagi kelompok rentan, masyarakat miskin dan pra-sejahtera, masyarakat dari berbagai kelompok etnis minoritas, serta warga yang tinggal di daerah terpencil, pelosok, dan wilayah berdampak sosial-ekonomi sulit. Selain itu, tingkat partisipasi dan kelulusan pendidikan dasar anak telah mencapai lebih dari 98%. Penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) serta masyarakat dari berbagai kelompok etnis minoritas juga memperoleh berbagai kebijakan dukungan dalam bidang ketenagakerjaan dan pengembangan mata pencaharian.
Dalam berbagai arah kebijakan utama Kongres Nasional ke-14 Partai Komunis Vietnam, faktor “manusia” senantiasa ditempatkan di posisi sentral melalui berbagai kebijakan konkret. Langkah Kementerian Kesehatan mengusulkan model perawatan lansia berbasis masyarakat, sektor pendidikan yang berfokus pada lingkungan belajar humanis; hingga investasi pemerintah daerah pada ruang hijau dan fasilitas budaya, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, semuanya mencerminkan suatu pergeseran nyata: pembangunan “demi manusia”.
Di tingkat daerah, Kota Hanoi merupakan salah satu contoh yang menonjol. Dalam menetapkan tujuan membangun “Ibu Kota yang berbudaya, beradab, dan modern”, terdapat filosofi yang mendalam: pembangunan bukan semata-mata untuk menjadikan kota lebih besar, melainkan agar masyarakat hidup lebih bahagia. Ketua Komite Rakyat Kota Hanoi, Vu Dai Thang, mengatakan: “Saat ini, sektor jasa masih menjadi pendorong utama pertumbuhan. Namun, mulai 2027–2028, berbagai sektor baru dengan nilai tambah tinggi dan teknologi tinggi, serta sektor-sektor yang memiliki makna penting bagi sosial dan budaya, seperti kesehatan dan layanan sosial, akan menjadi pendorong yang sangat besar untuk mencapai tujuan pembangunan yang komprehensif”.
Selama 81 tahun terakhir, perjalanan Vietnam membuktikan bahwa negara yang paling menghormati hak asasi manusia adalah negara yang berupaya paling sungguh-sungguh memastikan setiap warga negara dapat hidup damai, memiliki jaring pengaman sosial yang kokoh, serta memperoleh kesempatan untuk berkembang secara menyeluruh. Hal tersebut bukan hanya hasil dari Revolusi Agustus, melainkan telah menjadi prinsip utama tata kelola nasional Vietnam di era integrasi global./.
