Melalui Kesimpulan ini, Vietnam terus menyampaikan pesan diplomatik yang konsisten: melindungi lingkungan berarti menjamin hak untuk hidup, hak atas keselamatan, dan hak untuk berkembang bagi seluruh masyarakat.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perubahan iklim berdampak negatif secara langsung terhadap pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas air bersih, hak atas tempat tinggal, serta hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.
Lingkungan hidup yang aman merupakan hak dasar manusia
Selama ini, perlindungan lingkungan sering dipandang sebagai hal yang harus dikorbankan atau sekadar tugas yang menyertai pembangunan ekonomi. Namun, kenyataan – mulai dari polusi udara di kota-kota besar, kekeringan dan intrusi air asin di Daerah Dataran Rendah Sungai Mekong, hingga tanah longsor di wilayah pegunungan Vietnam Utara telah membuktikan bahwa kerusakan lingkungan dan perubahan iklim berdampak paling cepat dan paling mendalam terhadap kesehatan, keselamatan jiwa serta mata pencaharian masyarakat.
Perlindungan lingkungan dan respons terhadap perubahan iklim bukan semata-mata persoalan teknis atau pengelolaan sumber daya, melainkan komitmen politik tertinggi Partai dan Negara dalam melindungi hak-hak sipil, politik, serta sosial-ekonomi setiap warga negara. Kesimpulan Nomor 75-KL/TW telah menciptakan titik balik orientasi berpikir dengan menegaskan arah kebijakan: “Menempatkan manusia dan kualitas hidup rakyat sebagai pusat dari setiap keputusan pembangunan; menjadikan jaminan lingkungan hidup yang aman dan sehat, serta perlindungan kesehatan, keselamatan jiwa dan mata pencaharian seluruh rakyat sebagai tujuan tertinggi”.
Dalam Konferensi Nasional untuk memahami dan mengimplementasikan Resolusi Sidang Pleno ke-3 KS PKV, Wakil Harian Perdana Menteri Vietnam, Pham Gia Tuc menekankan:“Respons terhadap perubahan iklim merupakan tugas yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan kehidupan, mata pencaharian masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban seluruh sistem politik, organisasi, dunia usaha, komunitas masyarakat, serta setiap warga negara dengan menempatkan manusia dan kualitas hidup rakyat sebagai pusat dari setiap keputusan pembangunan”.
Perubahan ini menunjukkan pendekatan yang semakin mendekati standar internasional mengenai hak asasi manusia. Hal ini menjadi penegasan kembali yang kuat atas upaya menjamin hak asasi manusia di tengah berbagai tantangan berat yang dihadapi dalam kenyataan.
Ketentuan dalam Kesimpulan Nomor 75-KL/TW yang mengharuskan pengalokasian sedikitnya 2% dari total belanja anggaran negara setiap tahun untuk lingkungan hidup, serta langkah tegas dalam mengendalikan sumber-sumber emisi dan limbah utama, serta menangani pencemaran di kota-kota besar, bukan sekadar tugas teknis, melainkan merupakan tindakan nyata untuk melindungi hak setiap warga negara atas kesehatan.
Melindungi Mata Pencaharian dan Mendorong Transisi yang Adil
Dampak perubahan iklim sangat tidak merata. Kelompok yang paling rentan, seperti masyarakat di daerah pegunungan, penduduk pesisir, dan masyarakat miskin perkotaan, justru menjadi pihak yang paling parah terdampak oleh badai dan banjir, tanah longsor, serta pasang air laut.
Dari perspektif hak asasi manusia, upaya negara untuk secara proaktif melindungi kelompok rentan merupakan tolok ukur keadilan sosial. Kesimpulan Nomor 75-KL/TW telah secara jelas menetapkan arah tindakan: “Menata kembali kawasan permukiman, melakukan relokasi penduduk dari wilayah berisiko tinggi, disertai dengan jaminan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat”.
Faktanya, selama ini puluhan ribu rumah tangga telah direlokasi dari wilayah berbahaya, serta ratusan ribu hektare lahan sawah telah dialihkan ke model pertanian terpadu udang-padi maupun pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, guna menjaga ketahanan pangan.
Lebih lanjut, seiring komitmen kuat Vietnam untuk mencapai target Net Zero pada tahun 2050, negara ini menghadapi tantangan berupa “Transisi yang Adil”. Peralihan menuju ekonomi hijau dan ekonomi sirkular akan mengubah struktur lapangan kerja. Solusi berupa “melaksanakan program pelatihan, alih profesi, serta memberikan dukungan mata pencaharian dalam proses transisi hijau” yang tercantum dalam Kesimpulan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal. Hak-hak pekerja dan hak masyarakat untuk memperoleh mata pencaharian tetap dilindungi secara menyeluruh, bahkan di tengah perubahan besar dalam struktur perekonomian. Dao Xuan Lai, pakar di bidang pembangunan berkelanjutan, transisi energi, dan perlindungan lingkungan, menilai:“Vietnam telah berkomitmen untuk mengatasi berbagai persoalan perubahan iklim. Di Vietnam, perlindungan lingkungan bukan hanya ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi saat ini, melainkan juga untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan serta mengatasi perubahan iklim.”
Krisis iklim mengancam hak-hak dasar manusia, khususnya hak untuk hidup. Kesimpulan Nomor 75-KL/TW dari Sidang Pleno ke-3 KS PKV Angkatan XIV, telah menetapkan kerangka kebijakan yang komprehensif dengan visi hingga 2030 dan 2045. Jaminan hak asasi manusia, mulai dari keselamatan jiwa, kesehatan hingga mata pencaharian, ditempatkan sebagai inti dari seluruh tindakan respon terhadap perubahan iklim. Inilah pula tolok ukur tertinggi bagi model pembangunan yang cepat, hijau, dan berkelanjutan yang tengah dituju Vietnam.
