Resolusi Kongres Nasional ke-13 Partai Komunis Vietnam dan banyak Resolusi dari Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV dan Polit Biro KS PKV mengajukan tuntutan-tuntuan yaitu menyempurnakan secara sinkron dan berkualitas sistem perundang-undangan, mekanisme, kebijakan, menciptakan lingkungan investasi dan bisnis yang kondusif, sehat, adil, memobilisasi, mengelola, dan menggunakan dengan efektif semua sumber daya pembangunan, terutama pertanahan dan keuangan.

Menggunakan dengan Efektif Semua Sumber Daya Pembangunan, Terutama Pertanahan dan Keuangan

Kebijakan dan undang-undang tentang pertanahan adalah teramat penting bagi stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan tanah air.

Faktanya, di Vietnam, sekitar 70 persen pengaduan dan gugatan warga terkait pertanahan. Oleh karenanya, Undang-Undang Pertanahan (amandemen) telah harus berulang kali disesuaikan dan ditunda pengesahan dengan teliti dan hati-hati sebelum disahkan di sidang luar biasa ke-5 Majelis Nasional angkatan ke-15 pada Januari tahun ini. Undang-undang ini telah melembagakan semua pandangan dan isi Resolusi ke-18 KS PKV angkatan ke-13 tentang pertanahan, sesuai Undang-Undang Dasar, sinkron dan tunggal dengan sistem perundang-undangan.

Undang-undang tersebut direvisi berdasarkan semangat ‘menganggap warga sebagai sentral”. Banyak pasal disesuaikan menurut arah melindungi secara maksimal kepentingan warga, contohnya, para pengguna tanah yang harus ditarik akan mendapat konsentasi dengan harga yang sesuai dengan harga di pasar, Negara harus memberikan sertifikat hak penggunaan tanah bagi warga yang tergolong objek yang boleh mendapat sertifikat. Semua perubahan yang positif itu telah berkontribusi dalam membangun sosial-ekonomi secara stabil.

Sementara itu, kenyataan kehidupan juga mengajukan banyak permasalahan bagi Undang—Undang Organisasi Perkreditan. Undang-Undang Organisasi Perkreditan (amandemen) yang disahkan telah mengatasi kesulitan dan permasalahan dalam memecahkan hutang buruk, hutang-hutang yang terkait obligasi, menghindari munculnya risiko bagi sistem perbankan, dan membantu pasar keuangan melakukan kegiatan secara transparan. Semua isi dalam undang-undang ini yang disahkan MN pada sidang luar biasa ke-5 mempunyai makna sangat penting tidak hanya bagi pelaksanakan rencana pembangunan sosial-ekonomi tahun 2024 dan seluruh masa bakti, tetapi juga mempunyai makna mendasar, strategis, dan berjangka panjang. Hoang Van Cuong, Anggota Komisi Keuangan dan Anggaran Keuangan MN, mengatakan:

“Undang-Undang Organisasi Perkreditan (amandemen) merupakan satu undang-undang yang sangat spesialis. Harapan kita tentang perubahan sistem perbankan dan perkreditan sangat besar, terutama soal yang terkait penerapan teknologi dalam pengendalian bank, contohnya pengendalian hutang buruk, pengendalian kepemilikan silang, dan yang terpenting harus berhasil mengontrol seluruh arus uang.”

Mendorong Kebijakan untuk Cepat Dimasukkan ke dalam Kehidupan

Undang-undang Pertanahan (amandemen) yang baru saja disahkan di sidang luar biasa ke-5 akan berlaku pada 1 Januari 2025. Agar undang-undang ini cepat dilaksanakan, pada tanggal 26 Maret, Perdana Menteri Vietnam meminta Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta berbagai kementerian lain dan instansi cepat menyampaikan arahan-arahan pelaksanaan undang-undang ini secara terinci kepada Pemerintah. Ini menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menyampaikan rekomendasi kepada MN untuk membolehkan Undang-Undang Pertanahan (amandemen) akan menjadi efektif mulai 1 Juli tahun ini, alih-alih tanggal 1 Januari tahun depan.

Pemimpin Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Vietnam juga berharap akan cepat menyelesaikan semua arahan agar undang-undang ini akan berlaku pada Juli ini.

Deputi Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Vietnam, Le Minh Ngan, mengatakan:

“Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan ditugaskan untuk menyusun 10 naskah, termasuk 6 peraturan dan 4 surat edaran. Semua badan di undang-undang ini sedang giat melaksanakan sesuai proses dan ketentuan hukum untuk disampaikan kepada tingkat-tingkat berwenang pada Mei tahun ini.”.

Sementara itu, bagi Undang-Undang Organisasi Perkreditan (amandemen), Bank Negara Vietnam telah merekomendasikan pemberlakuan 6 naskah ketentuan terinci tentang pelaksanaan undang-undang ini. Direncanakan, pada April nanti, semua kementerian, instansi, dan daerah akan selesai meninjau semua naskah hukum terkait dan merekomendasikan revisi, penambahan untuk menjamin ketunggalan semua ketentuan dalam pelaksanaan undang-undang.

Kongres Nasional ke-13 Partai Komunis Vietnam (tahun 2021), telah membangkitkan “hasrat membangun tanah air yang sejahtera dan bahagia”. Hasrat ini telah dikonkretkan dengan tujuan-tujuan menyeluruh untuk masa bakti 2021-2025 dan visi untuk dekade-dekade selanjutnya. Semua tindakan gigih dari seluruh sistem politik dan kebijakan tentang banyak isu mendasar dan strategis, di antaranya kebijakan pertanahan dan keuangan sedang menciptakan suasana baru, menerobos sumber daya pembangunan, mewujudkan hasrat negara yang sejahtera dan bahagia.