Ajungan DK1  (Foto: vov)

Sejarah pendirian dan penjagaan tanah air dari bangsa Vietnam menegaskan laut dan pulau memiliki peran penting dalam membangun dan mengembangkan tanah air dan manusia Vietnam. Pada masa masih hidup, ketika mengunjungi para komandan dan prajurit Angkatan Laut Rakyat Vietnam, pada tahun 1961, Presiden Ho Chi Minh pernah menyarankan “Dulu, kita hanya mempunyai malam dan hutan, kini kita mempunyai hari siang, langit dan laut. Pantai kita panjang dan indah, kita harus tahu cara menjaganya.”

Memahami secara Mendalam Posisi, Peran dan Pentingnya Laut dan Pulau

Laut dan pulau  merupakan satu komponen dari kedaulatan suci yang tak terpisahkan dan tak diganggu gugat dari Vietnam. Melindungi tanah air pada umumnya, tegas dan tekun berjuang untuk melindungi dengan mantap kedaulatan, memastikan keamanan, keselamatan, dan kepentingan nasional bangsa di semua perairan laut dan pulau pada khususnya merupakan tugas dari seluruh sistem politik dan seluruh rakyat dalam juga membangun dan membela tanah air Vietnam Sosialis.

Selama ini, sistem pandangan Partai Komunis tentang perlindungan kedaulatan laut dan pulau telah disempurnakan dan dikembangkan. Sidang Pleno ke-4 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam angkatan ke-10 telah mengesahkan Resolusi Nomor 09 NQ/TW pada tanggal 9 Februari “Tentang strategi laut Vietnam hingga tahun 2020”, di antaranya menentukan “Berupaya menjadikan Vietnam sebagai negara kuat tentang laut, menjadi sejahtera dari laut, menjamin dengan mantap kedaulatan, hak berdaulat selaku negara laut dan pulau”. Sidang Pleno ke-8 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam angkatan ke-12, memberlakukan Resolusi Nomor 36 NA/TW tanggal 22 Oktober 2018 “Tentang strategi pembangunan ekonomi kelautan secara berkelanjutan hingga tahun 2030, visi tahun 2045” yang menetapkan “Vietnam harus menjadi negara kuat tentang laut, menjadi sejahtera dari laut, berkembang secara berkelanjutan, sejahtera, aman dan selamat, mengembangkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dikaitkan dengan menjamin pertahanan, keamanan, mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah”. Selanjutnya pada Kongres Nasional ke-13 Partai Komunis Vietnam (tahun 2021), Partai Komunis Vietnam, sekali lagi menegaskan: “Bertekad, tekun berjuang melindungi dengan mantap kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan, keutuhan wilayah, wilayah udara, laut, menjaga lingkungan yang damai untuk berkembang”.

Semua dokumen tersebut menunjukkan bahwa Partai Komunis dan Negara Vietnam selalu memahami secara mendalam posisi, peran dan pentingnnya laut dan pulau, menjadi dasar untuk menggelar semua kegiatan melindungi kedaulatan laut dan pulau dalam praktik.

Menghormati Semua Ketentuan Hukum dan Prinsip Hubungan Internasional

Dalam proses membela dengan mantap kedaulatan laut dan pulau tanah air, Vietnam selalu mematuhi dan menghormati semua hukum dan prinsip hubungan internasional.

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) peserta penandatanganan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982), Vietnam gigih dengan jalan menangani semua masalah yang muncul dengan langkah damai, samaderajat dan saling menghormati untuk mengusahakan solusi-solusi jangka panjang, mendasar, memenuhi kepentingan layak semua pihak terkait.

Vietnam gigih berjuang dengan langkah damai di semua forum internasional dan regional melalui pertukaran delegasi berbagai tingkat di bidang-bidang politik, diplomatik, dengan proaktif menahan diri, tidak melakukan tindakan provokatif, dan tidak merumitkan lagi situasi. Vietnam pun membangun sistem berbagai langkah damai untuk memecahkan perselisihan dan sengketa dengan semua pihak dan negara terkait, seperti: langkah diplomatik (negosiasi, perundingan, penyelidikan, perantara kerujukan, melalui berbagai organisasi internasional dan regional, menandatangani berbagai perjanjian bilateral, multilateral, dan sebagainya). Vietnam pun menghormati mendorong pembinaan kepercayaan strategis dengan semua mitra, menggencarkan kerja sama multilateral di semua bidang penjaminan keamanan, penelitian sains, teknologi, mencegah dan memberantas kriminalitas di laut, dan lain-lain untuk menjadi wilayah laut yang damai, stabil, bersahabat, bekerja sama dan berkembang.

Di aspek bilateral, menurut Buku Putih Pertahanan Vietnam tahun 2019, Vietnam telah menandatangani banyak naskah hukum tentang perbatasan di laut dengan sejumlah negara tetangga, seperti Perjanjian tentang Perairan Sejarah Republik Sosialis Vietnam dan Kerajaan Kamboja ( tanggal 7 Juli 1982); Perjanjian antara Pemerintah Vietnam dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Demarkasi Perbatasan di Laut di Teluk Siam (tanggal 9 Agustus 1997), Perjanjian Demarkasi Wilayah Laut, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen di Teluk Tonkin antara Republik Sosialis Vietnam dan Republik Rakyat Tiongkok (tanggal 25 Desember 2000); Perjanjian Kerja Sama Perikanan di Teluk Tonkin antara Pemerintah Republik Sosialis Vietnam dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (tanggal 25 Desember 2000), Kesepakatan tentang Prinsip-Prinsip Dasar yang Mengarahkan Pemecahan Masalah di Laut antara Republik Sosialis Vietnam dan Republik Rakyat Tiongkok (tanggal 11 Oktober 20110), dan sebagainya.

Vietnam adalah suatu negara yang merdeka, memiliki kedaulatan, kesatuan, dan keutuhan wilayah, termasuk daratan, wilayah udara, wilayah laut dan berbagai pulau. Membela tanah air pada umumnya dan membela dengan mantap kedaulatan laut dan pulau pada khususnya berdasarkan menghormati hukum internasional merupakan faktor penting bagi Vietnam untuk berkembang secara berkelanjutan.