(VOVworld) – Kunci kesuksesan dari mekanisme pemeriksaan periodik universal (UPR) adalah setiap negara anggota PBB bisa melakukan pemeriksaan dan mendapat bantuan untuk memecahkan kesulitan saat melaksanakan aktivitas memperbaiki hak manusia di negaranya secara adil dan obyektif, berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari masing-masing negara.

Pemimpin negara-negara ASEAN dan AS
(Foto : Kantor berita Vietnam)

Demikian penilaian ASEAN dalam sidang perbahasan bersama, Jumat (23/9), tentang mekanisme pemeriksaan periodik universal (UPR) dalam kerangka Persidangan ke-33 Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM PBB) yang berlangsung dari 13-30 September 2016 di Jenewa, Swiss. Dengan martabat sebagai Koordinator ASEAN di Dewan HAM PBB tahun 2014-2016, Duta Besar Nguyen Trung Thanh, Kepala delegasi Vietnam di PBB menekankan bahwa mekanisme UPR perlu terus dilakukan secara “obyektif, transaparan, adil, konstruktif, tidak konfrontatif dan harus didepolitisasikan” dengan memperhitungkan situasi sosial, politik dan ekonomi masing-masing negara. Dubes Nguyen Trung Thành menegaskan bahwa ASEAN percaya dan menegaskan kembali komitmen dengan semangat, prinsip, target dan cara melakukan pemeriksaan periodik menurut ketentuan dari Resolusi yang bersangkutan dari PBB. UPR perlu memperkuat dialog secara konstruktif, mekanisme ini perlu menjadi satu forum untuk membantu berbagi pengalaman secara paling praksis dalam menjamin keamanan.