(VOVworld) – Pengesahan resmi resolusi sanksi yang selama ini  dikenakan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terhadap Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK) dianggap sebagai gerak gerik yang paling kuat terhadap negara ini. Kalangan politisi banyak negara serta kalangan analis menyatakan bahwa skala dan bidang sanksi yang terungkap dalam resolusi ini akan memberikan cukup tekanan terhadap RDRK untuk mengurangi tindakan-tindakan yang menimbulkan ketegangan di kawasan dan kembali ke meja perundingan enam pihak. 

Resolusi baru DK PBB bernomor 2321 bersangkutan dengan uji coba nuklir ke-5 dan juga merupakan uji coba nuklir yang paling besar yang dilakukan oleh RDRK pada September lalu. Resolusi setebal  17 halaman ini diesahkan dengan 15 suara pro dan tanpa ada suara kontra. Ini merupakan resolusi sanksi ke-6 yang dikenakan oleh DK PBB terhadap RDRK.

Memusatkan sanksi terhadap bidang-bidang yang memberikan sumber valuta asing besar

Target sanksi yang menjadi tujuan oleh resolusi tersebut ialah melemahkan perekonomian RDRK. Kongkritnya, 15 negara anggota DK PBB memutuskan mengenakan sanksi terhadap cabang industri ekspor utama dari RDRK yaitu batu bara, menimbulkan tekanan terhadap Pyong Yang dengan cara mencegah  ekspor batu bara negara ini di bawah taraf 400 juta dolar Amerika Serikat per tahun sama dengan 7,5 juta ton. Hal ini sama dengan target memangkas lebih dari 60% jumlah batu bara ekspor RDRK setiap tahun. Batu bara adalah bidang titik berat yang dikenai sanksi DK PBB kali ini karena ekspor batu bara adalah salah satu sumber pendapatan valuta asing terbesar yang diperoleh oleh  RDRK sekarang ini.

Resolusi tersebut juga menambahkan perunggu, nikel, perak dan  timah sari ke dalam daftar komoditas yang dilarang diekspor oleh RDRK, memperketat bidang maritim dan keuangan negara ini. Diprakirakan, paket sanksi baru ini akan membuat sumber pendapatan valuta asing dari RDRK kehilangan kira-kira 800 juta dolar Amerika Serikat per tahun.

Di samping masalah ekonomi, resolusi baru juga mengenakan sanksi terhadap beberapa pejabat dan organisasi di RDRK yang dicurigai terlibat dengan program nuklir negara ini. Semua perseorangan dan anggota organisasi ini dilarang bepergian di seluruh dunia dan harta bendanya dibekukan. Resolusi ini juga melarang memberikan bantuan kepada aktivitas hubungan perdagangan dengan RDRK dan mengimbau memperketat pemeriksaan terhadap barang dagangan negara ini.

Semua negara diminta oleh PBB supaya mengurangi jumlah personil diplomatik RDRK di negaranya dan membatasi jumlah rekening bank dari para diplomat. Di samping itu, PBB juga memperingatkan bisa menghentikan martabat keanggotaan RDRK kalau negara ini terus melanggar ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan.

Duta Besar Amerika Serikat di PBB, Samantha Power memberitahukan bahwa “Amerika Serikat merasa optimis tentang hasil-hasil yang akan diberikan oleh resolusi baru ini. Ini merupakan resolusi sanksi yang paling kuat terhadap RDRK. Perdana Menteri Jepang, Zhinzo Abe menilai bahwa resolusi ini mencerminkan tujuan komunitas internasional yaitu  melaksanakan langkah-langkah yang lebih keras dan dalam satu kaliber yang sepenuhnya berbeda-beda terbanding dengan resolusi-resolusi yang diesahkan sebelumnya.

Resolusi PBB mengarah ke denuklirisasi semenanjung Korea

PBB mulai mengenakan sanksi terhadap RDRK sejak tahun 2006. Tanpa memperdulikan sanksi-sanksi multilateral dan sepihak, Pyong Yang tetap meneruskan program nuklirnya sejak itu hingga sekarang. Frekuensi uji coba rudal balistik dan senjata nuklir meningkat secara istimewa dalam waktu belakangan ini. Menurut statistik, dari 1/2016, RDRK telah melakukan 2 uji coba nuklir dan sedikit-dikit 25 kali peluncuran yang menggunakan teknologi rudal balistik, diantaranya ada juga peluncuran satelit, peluncuran rudal balistik dari kapal selam dan rudal balistik jarak menengah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Ban Ki-moon menekankan bahwa jumlah peluncuran yang dilakukan oleh RDRK “menjadi lebih banyak yang  belum pernah ada selama ini”, merupakan ancaman besar terhadap keamanan kawasan dan mekanisme non proliferasi nuklir global. Kenyataan tersebut telah membuat Sekjen PBB, Ban Ki-moon mengimbau kepada semua negara supaya melaksanakan secara serius resolusi nomor 2321. Menurut dia, ini merupakan hal yang teramat penting dalam menghadapi semua tantangan keamanan di semenanjung Korea maupun di kawasan-kawasan lain.

Setelah perbahasan selama 3 bulan, akhirnya DK PBB sepakat mengesahkan resolusi sanksi yang paling kuat terhadap RDRK. Akan tetapi, PBB masih membuka pintu kepada RDRK untuk bisa duduk di meja perundingan dan melaksanakan denuklirisasi dengan tindakan-tindakan yang bisa diecek.