(VOVworld) – Pada hari-hari akhir tahun 2016, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah mengesahkan satu resolusi yang isinya menyetujui gencatan senjata di Suriah dengan Rusia, Turki dan Iran sebagai mediator, membuka jalan bagi perundingan damai yang direncanakan akan berlangsung di Astana, ibu kota Kazakhstan pada akhir bulan ini. Secara lahiriah, gencatan senjata ini merupakan kebulatan pendapat antara Tentara Pemerintah dan berbagai kekuatan oposisi bersama dengan Rusia, Turki dan Iran. Akan tetapi, menurut para analis, ada banyak faktor yang tidak bisa merasa optimis tentang prospek perundingan damai ini, karena ada perbedaan besar tentang tujuan politik dari semua pihak yang bersangkutan. 

Permufakatan gencatan senjata  di Suriah dicapai antara Pemerintah Suriah dan berbagai kelompok oposisi dengan Rusia dan Turki sebagai mediator. Permufakatan ini juga membuka jalan bagi satu perundingan yang akan berlangsung pada akhir bulan ini. Tetapi, sejak permufakatan gencatan senjata menjadi efektif hingga sekarang, selain indikasi-indikasi ada pelanggaran di lapangan, berbagai tuduhan dan pernyataan yang satu terhadap yang lain antara berbagai pihak telah membuat opini umum tidak bisa merasa optimis tentang satu perdamaian yang sebenarnya ditegakkan di Suriah.

Kuncinya tetaplah kontradiksi etnis

“Kami tidak hanya menginginkan agar Bashar Assad meletekkan jabatan, tapi kami juga menginginkan agar seluruh rezim Bashar al-Assad harus berakhir”. Demikian pernyataan Abu Mohammed, Panglima dari satu unit pasukan pembangkang di kota Aleppo  sebelah Utara, salah satu peserta penandatanganan permufakatan gencatan senjata. Kalau perjanjian di Astana memaksa kami berdamai dengan satu rezim yang pernah membunuhi 300.000 warga sipil dan tidak memperdulikan hasrat warga Suriah, maka kami akan kembali ke medan perang. Sekarang ini ada kira-kira 80.000 serdadu dari berbagai kekuatan pembangkang di Suriah, di antaranya ada 60.000 orang yang terkena pengaruh langsung dari permufakatan gencatan senjata. Hal yang patut dibicarakan ialah, tanpa memperdulikan semua perbedaan, dari kekuatan-kekuatan yang memainkan peranan kunci, kelompk-kelompok yang berskala kecil sampai unit-unit bersenjata spontan, tapi tujuan semua pihak yang telah berjuang melawan Pemerintah pimpinan Presiden Bashar al-Asaad selama lebih dari 5 tahun ini semuanya sama. Yaitu menginginkan agar Presiden Bashar al-Assad harus meninggalkan  kekuasaan dan membentuk satu Pemerintah baru di Suriah.

Sudah barang tentu, harapan ini tidak hanya semata-mata terletak pada penggantian pemimpin Pemerintah. Dengan menggulingkan Bashar al-Assad dan mengarah ke satu pemerintah baru pilihan rakyat, berbagai kekuatan pembangkang yang sebagian besar mereka adalah orang sekte Sunni menjalankan tujuan mengubah imbangan kekuasaan antara faksi-faksi dalam mesin aparat kekuasaan negeri. Selama 40 tahun diselenggarakan oleh keluarga Bashar al-Assad dan para anggota Pemerintah yang termasuk dari komunitas Alawite, Suriah berada di bawah bimbingan dari satu kelompok minoritas orang Syiah dan “mengesampingkan” peranan komunitas orang Sunni, orang-orang yang menduduki sampai 70% jumlah penduduk Suriah sebelum terjadinya perang. Gencatan senjata dianggap akan menciptakan jalan kepada pemilihan presiden baru, tapi tidak mengungkapkan berakhir  kekuasaan orang Alawite. Beberapa sumber berita menyatakan bahwa Bashar al-Assad akan diganti oleh  seorang pejabat orang dekatnya, tapi namanya tidak beritu jelek. Dalam kenyataannya, banyak pengamat menilai bahwa agar supaya orang Alawite terus berkuasa merupakan satu syarat yang dikeluarkan oleh Iran, salah satu kekuatan sekutu dekat yang telah bahu-membahu dengan Bashar al-Assad selama 4  tahun ini.

Ada terlalu banyak kelompok oposisi

Satu tantangan lain bagi gencatan senjata ialah  banyaknya kekuatan, kelompok dan unit bersenjata yang menjalankan operasi di Suriah. Ada 54 kelompok oposisi yang sedang beraktivitas di front sebelah Selatan. Di sebelah Utara dan Barat ada kira-kira 60 kelompok. Selain itu, sekarang ini ada beberapa kelompok yang berafiliasi dengan Turki untuk membawa unit-unit bersenjata orang Kurdi dan IS kembali ke sebelah Utara. Perpecahan antara kekuatan-kekuatan oposisi ini memperlihatkan bahwa  masalah menyatukan mereka guna menaati berbagai butir dalam gencatan senjata dari lebih dari 100 kelompok oposisi di Suriah adalah hal yang teramat tipis. Selain itu, ada satu alasan lain yang mengancam permufakatan gencatan senjata ialah gerakan ekstrimis yang berafiliasi dengan Al Qaeda, Jabhat Fateh al Sham (atau disebut Jabhat al Nusra). Pada saat berbagai kekuatan oposisi di Suriah dengan mati-matian menyatakan bahwa al-Nusra juga merupakan sebagian dalam permufakatan, tapi Tentara Suriah dan media Rusia mennyatakan menolak. Dalam kenyataannya, Jabhat al- Nusra selalu berkaitan dan bahu membahu dengan berbagai kelompok oposisi di Suriah dan besama-sama ikut serta dalam semua pertempuran. Hubungan yang akrab ini akan membuat Rusia dan Turki menjumpai banyak kesulitan dalam upaya keras untuk mengisolasi Jabhat al-Nusra. Hal itu mungkin dianggap oleh Pemerintah Suriah sebagai dalih untuk meneruskan operasi melawan berbagai kekuatan oposisi sehingga membuat permufakatan gencatan senjata  menghadapi jalan buntu.

Tanpa memperdulikan pernyataan yang optimis dari Presiden Bashar al-Assad tentang prospek perundingan damai ini, para analis politik menyatakan bahwa gencatan senjata yang direkomendasikan oleh Rusia, Turki dan Iran sulit dipertahankan secara berjangka-panjang karena pihak-pihak yang bersangkutan tampaknya tidak benar-benar berminat mengakhiri perang. Semua kekuatan peserta bentrokan di Suriah sedang mengikuti tujuannya sendiri-sendiri dan hal ini sedang merintangi proses menegakkan satu perdamaian sebenarnya di Suriah.