(VOVworld) – Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama baru saja diesahkan dalam persidangan ke-2, Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan XIV (18/11/2016). Banyak penganut dan pemuka berbagai agama menyatakan bahwa penyusunan dan pemberlakuan Undang-Undang ini telah turut menjamin hak kebebasan berkeyakinan dan beragama untuk semua orang. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini memanifestasikan secara jalas sifat ikamanusiaan tentang hak kebebasan berkeyakinan dan beragama. Akan tetapi, di beberapa media asing di luar negeri baru-baru ini telah memuat berbagai argumentasi yang menegasi isi yang positif dari Undang-Undang ini. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka tidak mengerti atau dengan pura-pura sengaja tidak mengerti untuk memutar-balikkan kebebasan beragama di Vietnam. 


Kebebasan beragama adalah salah satu diantara masalah yang paling banyak dibahas dalam sejarah pengembangan semua hak dan kebebasan fundamental dari manusia. Ini juga adalah hak yang dicatat sejak sangat dini dalam semua naskah hak azasi manusia (HAM) nasional dan internasional.

Hak kebebasan berkeyakinan dan beragama menurut hukum internasional

Di beberapa media  asing, beberapa orang yang dengan samar-samar mengeluarkan informasi bahwa di negara-negara beradab tidak pernah memberlakukan undang-undang tentang keyakinan dan agama dan bahwa katanya, Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama yang diesahkan oleh MN Vietnam tidak demi hak manusia. Akan tetapi, harus ditegaskan bahwa kebebasan beragama telah dicatat dalam naskah internasional yang pertamatentang (HAM) yaitu Deklarasi Dunia tentang hak azasi manusia tahun 1948 (UDHR). Deklarasi ini pada pokoknya berfokus pada masalah melarang diskriminasi tentang agama. Kemudian, isi dalam UDHR ditegaskan dan dikongkritkan dalam pasal-pasal 18 dan 20 Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang diesahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1966 (Vietnam ikut serta dalam konvensi ini pada tahun 1982). Pasal 18 Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik mencatat: “Semua orang mendapat hak kebebasan berkeyakinan dan beragama. Hak kebebasan ini meliputi kebebasan menganut  satu agama  atau keyakinan yang mereka pilih, secara bebas menyatakan keyakinan dan agama sendiri atau dalam kolektif dengan banyak orang lain, secara terbuka dan rahasia dengan bentuk memuja, memohon, melaksanakan dan mengamalkan agama”. Selanjutnya, pada 5/3/1993, Komite HAM PBB mengeluarkan resolusi nomor 25, diantaranya pasal 3 yang mencanntumkan: “Dengan mendesak  meminta kepada semua negara supaya menjamin hak kebebasan ideologi, kebebasan hati, kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan sesuai  dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang lain, termasuk dengan merencanakan langkah-langkah cadangan yang efektif untuk menghindari ketidak-ampunan, diskriminsi dengan alasan agama atau keyakinan”.

Di tingkat nasional, Perancis adalah salah satu negara di Eropa yang mempunyai sistim perundangan-undangan yang paling lengkap dan terinci tentang masalah keyakinan, agama yang dicatat dalam pasal 1 Undang-Undang tanggal 9/12/1905: “Sistem republik menjamin hak kebebasan hati, menjamin kebebasan melakukan pemujaan dengan keterbatasan-keterbatasan satu-satunya yang diberlakukan  demi kepentingan ketertiban publik. Pasal 25: “Semua sidang untuk melakukan satu pemujaan yang diselenggarakan di markas-markas satu asosiasi agama di bawah pengawasan kalangan otoritas demi kepentingan ketertiban publik”. Dalam pada itu, Undang-Undang Jerman juga menentukan: “Semua aktivitas yang dilakukan oleh satu organisasi agama bisa dibatasi atau dilarang kalau tujuan dan aktivitas organisasi itu melanggar ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Hukum Pidana atau menentang rezim sosial yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, semua negara mempunyai konsep tidak ada kebebasan berkeyakinan dan beragama secara mutlak dan sepenuhnya tidak ada masalah di luar negeri orang tidak pernah mengeluarkan undang-undang tentang keyakinan dan agama seperti  nada yang  sedang diuar-uarkan di beberapa portal asing baru-baru ini.

Undang-Undang Vietnam sepenuhnya sesuai dengan standar-standar internasional tentang agama


Hak kebebasan berkeyakinan dan beragama telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Vietnam yang pertama pada tahun 1946 dan terus ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar tahun-tahun 1959, 1980, 1992 dan 2013 dengan ketentuan-ketentuan yang semakin lebih terinci. Undang-Undang Dasar pertama pada tahun 1946 menunjukkan: “Semua warga negara punya hak kebebasan berkeyakinan”. Undang-Undang Dasar yang terkini yaitu  tahun 2013 menentukan: “Semua orang punya hak kebebasan berkeyakinan dan beragama, menganut atau tidak menganut  agama manapun. Semua agama sama derajat terhadap hukum. Negara menghormati dan melindungi hak kebebasan berkeyakinan dan beragama. Tidak siapapun yang bisa melanggar kebebasan berkeyakinan dan beragama atau menyalah-gunakan keyakinan dan agama untuk melanggar hukum”. Tidak hanya termanifestasikan dalam Undang-Undang Dasar, pada setiap periode yang kongkrit, Vietnam telah memberlakukan banyak naskah undang-undang yang bersangkutan langsung dengab masalah menjamin hak kekebasan berkeyakinan dan berargama dari warga negara. Khususnya, Rancangan Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama yang baru saja diesahkan oleh MN Vietnam pada 18/11/2016 lalu telah terus menyempurnakan sistim perundang-undangan untuk menjamin lebih lanjut lagi hak kebebasan berkeyakinan, memanifestasikan tanggung-jawab Negara terhadap pelaksanaan hukum internasional, khususnya Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik dimana Vietnam adalah anggotanya. Para pemuka agama ketika berbicara di depan forum MN telah menegaskan bahwa pengesahan MN Vietnam terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama merupakan titik balik besar dalam kebijakan tentang keyakinan dan agama di Vietnam, turut menyemangati penganut dan pemuka agama mengembangkan nilai-nilai yang baik,  hal yang positif dan kesamaan dari agama, sosialisme, mengembangkan semangat patriotisme dari para penganut agama, membuat mereka sedar berjuang menentang intrik pemutar-balikan, penyalah-gunaan agama dari berbagai kekuatan permusuhan dalam menyabot rezim sosialis. Bisa ditegaskan bahwa undang-undang Vietnam sekarang ini sepenuhnya sesuai dengan standar-standar internasional yang bersangkutan dengan bidang ini. Vietnam memasukkan masalah keyakinan dan agama dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang lain yang mencapai standar internasional sejak adanya Undang-Undang Dasar pertama dan semakin disempurnakan untuk sesuai dengan perkembangan Tanah Air pada setiap periode sejarah. Oleh karena itu, pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama yang baru saja diesahkan tidak demi HAM merupakan argumentasi-argumentasi yang salah dan akan ditegasi oleh kenyataan.