(VOVworld) – “Vietnam bisa melakukan tindakan hukum untuk memprotes Tiongkok menempatkan anjungan pengeboran di zona ekonomi eksklusif Vietnam”. Pers Perancis pada Jumat (23 Mei) secara serempak memuat informasi tersebut di halaman muka dalam semua berita dan ulasan tentang jawaban interviu dari Perdana Menteri (PM) Vietnam Nguyen Tan Dung kepada kantor berita Reuters. Wartawan tetap Koran Dunia di Asia Tenggara, Bruno Philip mengutip kata PM Nguyen Tan Dung bahwa: “Kami Vietnam sedang mempertimbangkan semua langkah untuk membela diri, termasuk langkah perjuangan hukum sesuai dengan hukum internasional”. Mengenai pandangan Vietnam, wartawan Bruno Philip mengutip kata PM Nguyen Tan Dung yang menekankan bahwa: “Vietnam dengan tegas membela kedaulatan dan kepentingan yang adil karena kedaulatan wilayah dan kedaulatan laut dan pulau adalah hal yang suci”.

Berita dalam bahasa Perancis dari Kantor Berita Reuters memuat pesan PM Nguyen Tan Dung bahwa Vietnam menginginkan satu solusi damai bagi sengketa kedaulatan wilayah dengan Tiongkok. Koran ini menganalisis bahwa Filipina merupakan negara pertama yang menggugat Tiongkok ke Pengadilan Arbitrase Internasional, meminta kepada Tiongkok supaya menghormati Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut-tahun 1982. Menurut koran ini, Tiongkok telah menolak berpartisipasi pada kasus gugatan dan mengancam Filipina bahwa kasus gugatan ini akan mengurangi secara serius hubungan antara dua negara. Koran tersebut menilai: walaupun pengadilan arbitrase internasional tidak mampu memaksa semua pihak untuk menghormati dan melaksanakan semua keputusan pengadilan, tapi satu vonis terakhir yang merugikan Tiongkok dalam kasus gugatan ini akan mendorong negara-negara lain untuk melakukan tindakan serupa dan bersama-sama menimbulkan tekanan terhadap Beijing./.