(VOVworld) – Dari 5 sampai 6 Juli, para hakum Mahkamah Konstitusi Thailand mulai membahas keabsahan Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) yang kontroversial di negara ini pada waktu lalu.


Dalam perbahasan ini, para hakim akan mendengarkan 15 saksi (baik yang mendukung maupun yang menentang RUU ini) untuk mengeluarkan vonis apakah RUU tentang amandemen UUD yang disponsori oleh pemerintah ini melanggar UUD atau tidak dan apakah RUU tersebut adalah satu intrik untuk menggulingkan kekuasaan pimpinan yang demokratis dengan negara yang dikepalai Raja Thailand atau tidak, atau adakah intrik untuk merebut kekuasaan dengan pelanggaran-pelanggaran UUD seperti yang direkomendasikan para legislator dari Partai Demokrat atau tidak.

RUU ini dicetuskan oleh Partai Pheu Thai yang berkuasa dianggap bertujuan mencari cara membebaskan tuduhan terhadap Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan pada tahun 2006. Menurut media massa Thailand, Mahkamah Konstitusi belum bisa mengeluarkan vonis pada 6 Juli ini./.