(VOVWORLD) - Pemerintah Taliban di Afghanistan pada tanggal 28 September memberitahukan akan secara sementara mengenakan Undang-Undang Dasar tahun 1964, dokumen yang untuk pertama kalinya memberdayakan hak pemilihan kepada kaum perempuan...
(VOVWORLD) - Dewan Keamanan Perseriktan Bangsa-Bangsa (DK PBB), pada Jumat (19 Juni), mengadakan sidang online untuk membahas situasi dan isi Laporan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB tentang kegiatan Kantor Koordinasi PBB di Haiti...
(VOVWORLD) - Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Senin (20 Januari), telah menyampaikan naskah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) kepada Duma Negara (Majelis Rendah) Rusia. Ketua Komisi urusan olahraga dari Duma Negara Rusia, Mikhail...
(VOVWORLD) - Parlemen Ukraina, pada Kamis (7/2), telah mengesahkan revisi Undang-Undang Dasar (UUD), menurut itu menunjukkan aspirasi negara ini ialah masuk Uni Eropa (EU) dan NATO
(VOVWORLD) - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, Minggu (27/1), melakukan nspeksi di satu pangkala militer di Kota Valencia, Negara bagian Carabobo, Venezuela Utara
(VOVWORLD) - Republik Korea, Selasa (18/12), berseru kepada Jepang untuk melaksanakan kebijakan keamanan secara transparan, menurut arah memberikan sumbangan pada perdamaian di kawasan
(VOVWORLD) - Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan Suriah, Staffan De Mistura, Minggu (16/12), mengatakan bahwa Suriah yang hancur lebur oleh peperangan bisa meraih perdamaian melalui Undang-Undang Dasar (UUD...
(VOVWORLD) - Para diplommat senior dari Iran, Rusia dan Turki telah melakukan pertemuan dengan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan Suriah, Staffan de Mitsura untuk berbahas tentang pembentukan satu komite revisi Undang...
(VOVWORLD) - Ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang perkembangan-perkembangan belakangan ini bersangkutan dengan kawasan Katalonia (Spanyol), Jurubicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Thu Hang, Selasa (31/10), mengatakan bahwa ini merupakan urusan internal...
(VOVWORLD) - Wakil Ketua Majelis Nasional (MN) Vietnam, Uong Chu Luu, Selasa pagi (26/9) di kota Nha Trang, propinsi Khanh Hoa, memimpin Konferensi untuk mengambil pendapat dan melakukan kontak dengan para pemilih tentang...
(VOVWORLD) - Presiden Republik Korea, Moon Jae-in, Jumat (19/5), menegaskan kembali komitmen ketika melakukan kampanye pemilihan bahwa akan selesai merevisi Undang-Undang Dasar (UUD) pada Juni mendatang, pada latar...
(VOVworld) – Kantor Majelis Nasional (MN) Vietnam, Sabtu pagi (5/11) mengadakan lokakarya ilmiah tentang 70 tahun Undang-Undang Dasar (UUD) Vietnan
(VOVworld) - Dengan 335 suara pro (lebih banyak dari pada jumlah suara yang perlu 35 suara) Parlemen Ukraina, Kamis (2/6), telah mengesahkan reformasi hukum yang dianggap perlu oleh Amerika Serikat...
(VOVworld) - Merevisi UUD merupakan salah satu dari serentetan langkah yang diimbau oleh Presiden Perancis, Francois Hollande untuk memperkuat keamanan sejak serentetan serangan teror terjadi pada 13/11/2015 di Paris,...
(VOVworld) – Partai Demokrat Thailand, Senin (22/2), menuntut supaya mengamandir UUD sementara dari negara ini untuk menjelaskan isi tentang referendum yang bersangkutan dengan Rancangan UUD baru yang kontroversial
(VOVworld) – Pada Senin pagi (28 September), di kota Hanoi, Kementerian Pertahanan Vietnam mengadakan acara penyampaian hadiah sayembara mengarang tentang Undang-Undang Dasar (UDD) Republik Sosialis Vietnam di kalangan Tentara Rakyat...
(VOVworld) – Palestina pada Senin (14 September) memberitahukan telah menyelesaikan penyusunan Undang-Undang Dasar (UDD) yang pertama dari Negara Palestina. Kepala Komisi penyusunan, dari Komisi Konstitusi Palestina (PCC), Ahmed Al-Khaldi memberitahukan...
(VOVworld) – Presiden Irak, Fuad Masum menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) negara ini supaya direvisitapi, jangan dihapuskan. Dalam websitenya, Presiden Faud Masum menyerukan “membela UUD, tidak menacuhkan UUD dan tidak...
(VOVworld) – Banyak pakar hukum dari Majelis Rendah Jerman mengatakan bahwa Jerman bisa berpartisipasi pada “sistim keamanan kolektif” untuk menjaga perdamaian internasional dengan syarat mendapat mandat yang jelas dari PBB