(VOVworld) – Pada Kamis pagi (13 Maret), Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam melanjutkan persidangan ke-26, memberikan pendapat tentang rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Kejaksaan Rakyat (amandemen).

Ketika memberikan sumbangan pendapat kepada RUU ini, mayoritas anggota menilai tinggi RUU yang telah diamandir secara mendasar dan menyeluruh sesuai dengan haluan reformasi hukum yang sudah tercantum dalam berbagai resolusi dan dokumen Partai tentang reformasi hukum.

Untuk menjamin hak manusia, hak dan kewajiban warga negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tentang tugas Kejaksaan Rakyat, Ketua MN Vietnam, Nguyen Sinh Hung meminta kepada badan penyunting supaya terus mengkongkritkan lebih lanjut lagi semangat UUD. Mengenai isi ini, Kepala Jaksa Rakyat Agung Vietnam, Nguyen Hoa Binh, mengatakan: “UUD sekarang menunjukkan secara sangat jelas hak manusia dan semua cara pengontrolan yang bersangkutan dengan pembatasan hak manusia. Kami juga mencengkam semangat UUD dan menjamin supaya ketika badan-badan peradilan memberlakukan keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan hak manusia, semuanya diawasi secara ketat oleh Kejaksaan. Hal ini telah ditentukan jelas dalam fungsi dan tugas Kejaksaan dan dalam hal badan-badan pelaksana peradilan tidak menaati pengawasan, maka kami akan menanganinya menurut proses pelanggaran pidana”.

Menurut agenda, pada Kamis sore (13 Maret), Komite Tetap MN terus memberikan pendapat terhadap RUU tentang Anggaran Keuangan Negara (amandemen)./.