(VOVworld) – Pemerintah Kamboja pada Rabu (25 Desember) mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan bahwa semua demonstrasi dan pawai yang dilakukan pemimpin oposisi, Sam Rainsy dan Kem Sokha merupakan satu gerakan pemberontakan untuk menimbulkan instabilitas sosial, bersamaan itu merupakan tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) ketika berusaha melawan dan menggulingkan Pemerintah yang sah. Tith Sothea, Jurubicara Badan Informasi dan Reaksi Cepat dari Dewan Menteri Kamboja, menegaskan bahwa Pemerintah infungsi pimpinan Perdana Menteri (PM) Hunsen dibentuk di atas dasar UUD dan Undang-Undang yang sedang berlaku, mewakili mayoritas pemilih seluruh negeri, oleh karena itu, seruan yang dilakukan para pemimpin oposisi untuk menentang Pemerintah pimpinan PM Hunsen bertentangan dengan UUD serta keinginan pemilih. Tith Sothea menekankan bahwa jika Pemerintah sekarang harus berubah atau lengser karena demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan para pendukung partai oposisi, maka hal itu berarti menginjak-injak UUD Tanah Air./.