(VOVworld) -  Pada Rabu (2 April), Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan akan melaksanakan pengadilan terhadap Perdana Menteri (PM) demisioner Yingluck Shinawatra tentang tuduhan-tuduhan manajemen yang lemah ketika dia memutuskan memecat beberapa pejabat utama Pemerintah.

Mahkamah Konstitusi ini juga memberitahukan telah menerima surat rekomendasi yang disampaikan oleh para legislator anti Pemerintah, diantaranya menuduh PM Yingluck telah melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) ketika memecat secara tidak rasional pemimpin Dewan Keamanan Nasional yang terpilih pada tahun 2011, Thawil Pliensri. Pejabat ini adalah pendukung faksi oposisi, oleh karena itu keputusan pemecatan terhadap dia dianggap akan menguntungkan Partai pimpinan Yingluck.

Pada bulan lalu, Mahkamah Administrasi Tertinggi Thailand telah menuntut kepada Ibu Yingluck supaya mengembalikan jabatan Thawil Pliensri, beranggapan bahwa pemecatan terhadap Thawil adalah tidak sah.

PM demisioner Yingluck Shinawatra punya waktu 15 hari untuk naik banding. Menurut UUD Thailand, dia bisa kehilangan jabatan PM kalau divonis./.