UUD yang diesahkan Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13 pada 28 November 2013, mulai berlaku dari 1 Januari 2014. Penggelaran UUD harus menjamin meningkatkan pemahaman rakyat, pejabat, pegawai negeri dan para diaspora Vietnam di luar negeri; kesedaran tanggung jawab untuk membela UUD; menentukan tanggung jawab semua badan dan organisasi dalam menggelarkan UUD; menjamin agar semua ketentuan dalam UUD digelarkan di semua bidang, menciptakan tenaga pendorong untuk melaksanakan secara menyeluruh usaha pembaruan Tanah Air .

Menurut Ketua MN Vietnam, Nguyen Sinh Hung, setelah UUD diesahkan dan diberlakukan, seluruh sistim politik dari Badan Sekretariat Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV), Komite Tetap MN, Pemerintah, dan sebagainya telah aktif menggelarkan naskah hukum yang penting ini.

Ketua MN Nguyen Sinh Hung mengatakan: “Segera setelah UUD diesahkan, MN Vietnam angkatan ke-13 telah memberlakukan resolusi tentang pelaksanaan UUD. Ini merupakan naskah pertama. Kemudian pada 2 Januari, Komite Tetap MN Vietnam mengeluarkan Resolusi tentang pemberlakuaan rencana pelaksanaan UUD. Pada 3 Januari, Badan Sekretariat KS PKV memberlakukan instruksi tentang penggelaran UUD dalam seluruh Partai. Segera setelah itu, Komite Tetap MN juga memberikan beberapa pengarahan tentang beberapa isi yang bersangkutan dengan daya guna pelaksanaan UUD, khususnya kekuasaan Presiden Negara, MN dan Komite Tetap MN. Oleh karena itu, bisa dilihat bahwa seluruh sistim politik Vietnam sedang ikut serta pada penggelaran UUD di bawah kepemimpinan yang ketat dari Partai Komunis. Bisa dikatakan, volume pekerjaan sangat besar dan waktu pelaksanaannya juga memakan waktu”.

Di beberapa daerah pada waktu mendatang, pimpinan semua badan dan organisasi di pusat dan daerah segera melaksanakan secara serius semua ketentuan UUD. Semua pekerjaan yang sedang ditangani oleh badan negara sesuai dengan ketentuan dalam UUD-tahun 1992 yang wewenangnya dilimpahkan kepada badan lain untuk terus ditangani. Semua UU, Peraturan Negara dan Perundang-undangan lain yang diberlakukan sebelum 1 Januari 2014 juga diperiksa kembali untuk direvisi, ditambah atau diberlakukan yang baru supaya sesuai dengan ketentuan UUD.

Ketua Nguyen Sinh Hung menekankan: “Pemerintahan berbagai tingkat, semua badan dan daerah harus proaktif menyusun rencana dari badan, organisasi dan daerahnya, secara permanen mendorong, memeriksa dan secara tepat waktu mengatasi kesulitan dan problematik yang muncul dalam proses penggelaran UUD agar semua ketentuan dalam UUD dilaksanakan secara serius. Secara periodik setiap 6 bulan atau satu tahun harus menyusun laporan tentang hasil penggelaran UUD di badan, organisasi dan daerahnya untuk disampaikan kepada Komite Tetap MN dan Pemerintah guna dihimpun dan disampaikan kepada Polit Biro KS PKV, Badan Sekretariat KS PKV dan kemudian melaporkannya kepada MN”.

Untuk menterjemahkan UUD ke dalam praktek kehidupan, pekerjaan sosialisasi dan komunikasi mendapat perhatian khusus. Setelah konferensi nasional tentang penggelaran UUD, Pemerintah Vietnam pada waktu mendatang akan memimpin penyelenggaraan konferensi nasional tentang penataran para pelapor; melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan isi dan makna UUD; memeriksa kembali dan secara tepat waktu merevisi dan menyempurnakan semua ketentuan baru dalam UUD untuk membuat rencana membuat kembali buku pelajaran, bahan pengajaran dan dokumen penelitian; menyosialisasikan UUD demi kepentingan aktivitas hubungan luar negeri.

Bersama dengan Pemerintah, Departemen Komunikasi dan Pendidikan KS PKV akan memimpin dan berkoordinasi dengan Badan Kekaderan Partai Komunis Kementerian Hukum, Badan Kekaderan Partai Komunis Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam membuat dokumen, mengadakan penataran para pelapor, petugas komunikasi tentang UUD; memberikan pengarahan kepada semua kantor pemberitaan di pusat dan daerah untuk menyusun rencana sosialisasi dengan berbagai bentuk sesuai kepada semua lapisan rakyat, pejabat negara, pegawai negara, para diaspora Vietnam di luar negeri. 

Kepala Departemen Komunikasi dan Pendidikan KS PKV, Dinh The Huynh menekankan: “Untuk melaksanakan instruksi Badan Sekretariat KS PKV, kita harus berfokus membuat dokumen sesuai dengan setiap kader, anggota partai dan semua lapisan rakyat di dalam negeri, para diaspora Vietnam di luar negeri dan kalangan peneliti internasional, serta mengorganisasi secara tenaga sosialisasi dan pelapor. Semua media massa membuka halaman khusus, rubrik, menerbitkan bahan-bahan spesialis, memuat artikel yang memperjelaskan dasar hukum, dasar ilmiah, dasar pratek dari UUD. Pekerjaan komunikasi harus dilakukan secara permanen dan terus menerus. Dalam menggelarkan UUD, badan-badan urusan ideologi, kebudayaan, pers dan penerbitan harus menjadi pelopor dalam perjuangan menyanggah semua pandangan yang salah dan bermusuhan, berjuang melawan pandangan-pandangan yang menyabot UUD”.

Penggelaran UUD merupakan tugas yang sangat penting. Dengan partisipasi yang giat dan penuh tekad dari seluruh sistim politik, maka semua ketentuan dan nilai UUD akan mengembangkan secara penuh daya gunanya dalam kenyataan, turut memberikan sumbangan yang penting kepada perkembangan Tanah Air dalam periode baru./.