Keputusan ini dikeluarkan segera sebelum  dua negara siap mengadakan kembali perundingan perdagangan tingkat tinggi dari tanggal 10-11/10 di Washington. Menurut Kementerian Perdagangan AS, keputusan ini dikeluarkan karena “perlakuan Bei Jing terhadap komunitas orang  Uyghur  di zona otonomi Xin-jiang dan etnis-etnis minoritas penganut  Islam di Tiongkok”.

Semua badan dan perusahaan Tiongkok yang dimasuk ke “Daftar Maujud” terdiri dari Biro Keamanan Publik Zona Otonomi Etnis Uyghur dan 19 badan pemerintah bawahannya. Perusahana-perusahaan dan maujud yang digolongkan ke dalam daftar hitam akan tidak dibolehkan membeli semua suku cadang dari perusahaan-perusahaan AS kalau tidak ada izin Washington.

Setelah gerak-gerik dari AS, pada pihaknya, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengeluarkan pernyataan menuntut AS supaya menghentikan “kesalahan” ketika mengintervensikan urusan internal Tiongkok dan menuntut kepada AS “cepat” mengeluarkan maujud-maujud Bei Jing dari daftar hitam yang melarang transaksi dengan perusahaan-perusahaan AS. Juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan bahwa Xin-jiang adalah masalah internal dan bersangkutan dengan kedaulatan, keamanan dan keutuhan wilayah Tiongkok, semua negara dan kekuatan di luar semuanya tidak punya hak “melakukan intervensi”. Bersamaan itu menegaskan bahwa Bei Jing akan “melaksanakan semua langkah yang perlu dan dengan gigih melindungi kepentingannya”.