Asosiasi Ahli Hukum Vietnam memprotes Tiongkok yang membuka penawaran tender untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sembilan blok minyak di Laut Timur

(VOVworld) – Asosiasi Ahli Hukum Vietnam baru saja mengeluarkan pernyataan yang memprotes pengumuman dari Perusahaan Umum Permigasan Samudera Tiongkok (CNOOC) yang membuka penawaran tender internasional untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sembilan blok minyak di Laut Timur yang terletak jauh di dalam landas kontinen Vietnam, yang bertumpuk di atas blok-blok dari 128 sampai 132 dan dari blok 145 sampai 156 yang telah dan sedang dilakukan aktivitas-aktivitas permigasan oleh Grup Permigasan Vietnam (PVN) selama ini. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa ini adalah daerah yang sama sekali tak ada sengketa. 

Asosiasi Ahli Hukum Vietnam memprotes Tiongkok yang membuka penawaran tender untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sembilan blok minyak di Laut Timur - ảnh 1
Peta tempat sembilan blok minyak tersebut
(Foto: zing.vn)

Asosiasi Hukum Vietnam sama sekali mendukung pernyataan yang disampaikan Jurubicara Kementerian Luar Negeri Vietnam pada 26 Juni lalu; bersamaan itu dengan keras memprotes dan meminta kepada pihak Tiongkok supaya segera membatalkan pembukaan tender yang salah tersebut, tidak melakukan tindakan yang bisa merumitkan lagi situasi di Laut Timur atau memperluas sengketa. 

Menurut Asosiasi Ahli Hukum Vietnam, tindakan yang dilakukan CNOOC tersebut telah melanggar secara serius Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 dimana Tiongkok justru adalah satu negara pesertanya, bersamaan itu melanggar secara serius hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam terhadap landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Vietnam. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan Deklarasi tentang perilaku semua pihak di Laut Timur (DOC) yang ditanda-tangani Tiongkok dan Negara-negara ASEAN pada tahun 2002, serta Permufakatan tentang prinsip-prinsip mendasar tentang bimbingan atas penanganan masalah masalah di laut antara Vietnam dan Tiongkok yang ditanda-tangani pada bulan Oktober 2011. 

Asosiasi Ahli Hukum Vietnam memprotes Tiongkok yang membuka penawaran tender untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sembilan blok minyak di Laut Timur - ảnh 2
Jubir Kemlu Vietnam Luong Thanh Nghi
(Foto: baodatviet.vn)

Asosiasi Ahli Hukum Vietnam meminta kepada pihak Tiongkok supaya menaati secara serius Konvensi tentang Hukum Laut tahun 1982 serta semua hukum internasional yang bersangkutan; melaksanakan secara serius semua komitmen yang diungkapkan dalam DOC; segera membatalkan pembukaan undangan tender yang salah tersebut. Asosiasi Ahli Hukum Vietnam mengimbau kepada kalangan ahli hukum semua negara di dunia supaya mengeluarkan suara untuk membela keadilan, membela Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 dan meminta kepada semua perusahaan permigasan internasional supaya menghormati hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam, tidak berpartisipasi pada tender terhadap 9 blok migas di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam yang diumumkan CNOOC. 

Asosiasi Ahli Hukum Vietnam memprotes Tiongkok yang membuka penawaran tender untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sembilan blok minyak di Laut Timur - ảnh 3
PetroVietnam juga memprotes tindakan Tiongkok tersebut
(Foto: phapluattp.vn)

Dalam pernyataannya, Asosiasi Ahli Hukum Vietnam juga menyatakan sama sekali mendukung Pernyataan yang dikeluarkan Jurubicara Kementerian Luar Negeri Vietnam pada 21 Juni lalu dan menentang keras Kongres Rakyat Nasional Tiongkok yang membentuk apa yang disebutkan sebagai kota “Sansha”, melanggar secara serius terhadap kedaulatan yang tak terbantahkan dari Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly).

Asosiasi Ahli Hukum Vietnam selalu ingin mendorong hubungan persahabatan, kerjasama tradisional antara rakyat Vietnam dan Tiongkok pada umumnya dan antara kalangan ahli hukum dua negeri pada khususnya; bersamaan itu bersedia berusaha sekuat tenaga untuk turut membela keadilan, membela hukum internasional, menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara, menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan dan di dunia./.

Komentar

Yang lain