(VOVworld) – Pada Kamis (18 Desember), ketika berbicara di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah lembaga ini mengesahkan resolusi menyerukan supaya membawa Republik Demokrasi Rakyat (RDR) Korea ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Wakil Duta Besar RDR Korea di PBB, An Myong Hun telah menuduh resolusi tersebut sebagai “produk dari intrik dan konfrontasi politik” yang didasarkan pada satu laporan yang tidak benar. Dia menekankan bahwa RDR Korea akan tidak menerima penggunaan masalah-masalah hak manusia sebagai alat untuk menggulingkan sistem sosial.

Majelis Umum PBBmengesahkan resolusi menyerukan supaya membawa RDR Korea ke ICC
(Foto : kantor berita Vietnam)

Sementara itu, Kuba menyatakan bahwa pemungutan suara tentang naskah dokumen yang disusun oleh Uni Eropa (EU) dan Jepang ini telah menciptakan prasyarat yang berbahaya, karena menggantikan mendorong kerjasama perkembangan, semua negara ini hanya mencari langkah sanksi. Tiongkok, Rusia, Belarus, Iran, Syria dan Venezuela juga menentang resolusi ini./.