Dalam pernyataan tersebut, dengan kesepakatan 15 anggota, DK PBB menekankan perlunya mempertahankan institusi dan proses demokrasi, menahan kekerasan, dan menghormati hak asasi manusia, hak kebebasan, dan hak hukum di Myanmar. Pernyataan tersebut juga mengimbau pembebasan Aung San Suu Kyi dan beberapa pejabat yang ditangkap oleh tentara Myanmar, di samping pernyataan keprihatinan atas situasi darurat di negara ini. DK PBB menyarankan agar segera dilakukan dialog dan rekonsiliasi sesuai keinginan dan kepentingan warga Myanmar.

Tiongkok melalui seorang juru bicaranya di PBB berharap agar pesan-pesan utama dalam pernyataan tersebut mendapat perhatian semua pihak dan bisa mendatangkan satu hasil positif di Myanmar.

Sementara itu, menurut Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Jake Sullivan, pemerintah pimpinan Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan satu dekrit eksekutif, termasuk di dalamnya beberapa sanksi terkait kudeta di Myanmar.