DK PBB mengeluarkan Pernyataan Bersama tentang situasi negara bagian Rakhine (Myanmar)
(VOVWORLD) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), pada Senin (06 November), telah mengeluarkan Pernyataan Besarma yang antara lain menyerukan kepada Pemerintah Myanmar supaya mengekang diri dalam aktivitas-aktivitas militer di negara bagian Rakhine, menciptakan syarat kepada ratusan ribu orang Rohingya yang beragama Islam supaya pulang kembali ke kampung halaman setelah dipaksa mengungsir di negara tetangga Bangladesh karena bentrokan.
 Para pengungsir Rohingya (Foto: AFP/VNA) |
Dalam pernyataan yang baru mendapat dukungan dari semua anggota, di antaranya ada Tiongkok dan Rusia, DK PBB mengutuk keras kekerasan di Rakhine selama berpekan-pekan ini, membuat 600.000 orang Rohingya berada dalam situasi berpisah-pisah dan meninggalkan rumahnya, bersamaan itu menyatakan kekhawatiran yang mendalam atas krisis kemanusiaan di kawasan yang sedang terjadi huru-hara ini. DK PBB menyerukan kepada Pemerintah Myanmar supaya mengontrol pengearahan pasukan-pasukan militer, memulihkan pemerintahan sipil dan mengenakan kekuatan hukum serta menjamin penghormatan hak asasi manusia.
Gelombang kekerasan meledak kembali di Rakhine dari tanggal 25/8 ketika para anasir Islam dari komunitas minoritas orang Rohingya menyerang 24 pos polisi dan menyerbu satu pangkalan militer di negara bagian Rakhine sehingga Pemerintah harus menggelarkan operasi-operasi keamanan. Bentrokan dan baku tembak yang paling serius telah terjadi di dekat Kotamadya Maungdaw sehingga menewaskan sedikitnya 110 orang.