(VOVWORLD) - Pada Kamis (15 Desember), Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) mengesahkan perjanjian ekstradisi buronan bilateral dengan Singapura – satu langkah yang diharapkan Jakarta akan membawa individu-individu yang dituduh menyembunyikan uang publik sebesar miliaran USD di luar negeri ke pengadilan.
 Satu sidang DPR Indonesia (Foto: thestar.com.my) |
Perjanjian ekstradisi buronan tersebut mengedepankan tiga puluh satu jenis kejahatan yang akan diekstradiksi, dengan cakupannya meliputi individu-individu yang melanggar kriminalitas setidaknya 18 tahun. Dengan perjanjian ini, pelaku kriminal tidak dapat melarikan diri dengan mengganti kewarganegaraannya.
Pada 2007, perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerja sama pertahanan bilateral telah ditandatangani dengan disaksikan Presiden Indonesia waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, namun kesepakatan-kesepakatan ini belum berlaku karena belum disahkan DPR Indonesia.