Filipina dan Uni Eropa Protes Penggunaan Kekerasan di Laut Timur
(VOVWORLD) - Filipina dan Uni Eropa menekankan komitmen terhadap hak kebebasan maritim dan penerbangan di Laut Timur, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), bersamaan itu mengimbau semua negara supaya mengekang diri penggunaan kekerasan sehingga menimbulkan destabilitas di kawasan.
Demikian pengumuman yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Filipina setelah sidang Subkomite pertama tentang kerja sama maritim Filipina-Uni Eropa yang dilangsungkan pada pekan ini di Brussels, Belgia.
Menurut Kemenlu Filipina, kedua belah pihak menyatakan kekhawatiran yang mendalam terhadap kegiatan-kegiatan yang menyeriuskan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan ketertiban internasional berdasarkan pada prinsip. Semua kegiatan ini juga meliputi kegiatan-kegiatan “merugikan dasar laut dan lingkungan laut, merintangi mata pencaharian komunitas nelayan dan melemahkan ketahanan pangan Filipina”. Filipina dan Uni Eropa menyepakati bahwa “semua sengketa harus ditangani melalui langkah-langkah damai, sesuai dengan hukum internasional, di antaranya UNCLOS 1982”. Kedua belah pihak menekankan makna penting demiliterisasi dan mengekang diri dalam tindakan negara-negara.
Di sidang tersebut, Filipina dan Uni Eropa juga mengeluarkan komitmen-komitmen baru untuk memperbaiki kerja sama maritim bilateral dan memperkuat kerja sama melalui berbagai forum dan organisasi multilateral dan regional, termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Kedua belah pihak juga menekankan makna penting penghormatan kedaulatan, hak berdaulat, hak yurisdiksi dari semua negara serta hak-hak tentang laut, sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.