Jepang: Buku Hijau Diplomatik tahun 2019 mengungkapkan banyak masalah panas
(VOVWORLD) - Kementerian Luar Negeri Jepang, pada Selasa (23/4), telah mengumumkan Buku Hujau Diplomatik tahun 2019, di antaranya Tokyo menghapuskan bagian yang mengungkapkan “memberikan tekanan maksimal” terhadap Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK) dan kedaulatan terhadap kelompok pulau yang sekarang dikelola oleh Rusia.
 Buku Hijau Diplomatik Jepang tahun 2018 (Foto: Kyodo) |
Gerak-gerik ini bertujuan mengurangi ketegangan diplomatik pada latar belakang Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe sedang berupaya memecahkan masalah-masalah yang masih ada dalam waktu panjang dengan RDRK dan Rusia ketika dia tetap memegang kekuasaan. Dalam Buku Hijau Diplomatik 2019, Kementerian Luar Negeri Jepang menegaskan bahwa Jepang berharap akan menciptakan titik balik dalam memecahkan masalah RDRK yang menculik warga negara Jepang pada tahun-tahun 70-an dan 80-an. Terhadap Rusia, Jepang menegaskan bahwa 4 pulau di sebelah Utara negara ini yang dikelola Rusia sejak pasca Perang Dunia II semuanya termasuk dalam kedaulatan Jepang. Namun, laporan tahun ini hanya menegaskan bahwa Tokyo dan Moscow sedang mengadakan temu kerja untuk menuju ke pemecahan atas masalah sengketa wilayah di bawah “kepemimpinan kuat” dari PM Shinzo Abe dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Terhadap Republik Korea, Buku Hijau tersebut menekankan bahwa hubungan Jepang-Republik Korea sedang mengalami “situasi yang teramat sulit” karena dua pihak tetap mengalami perselisihan dalam banyak masalah, di antaranya ada masalah santunan untuk orang-orang Republik Korea yang melakukan kerja paksa ketika Jepang menduduki Semenanjung Korea dari 1910-1945.
Khususnya terhadap Amerika Serikat (AS), Buku Hijau itu menegaskan bahwa hubungan persekutuan dengan AS menjadi lebih kuat dari pada sebelumnya pada latar belakang PM Shinzo Abe dan Presiden AS, Donald Trmp mengadakan dialog-dialog secara permanen.