Jepang dan Australia mendesak DK PBB supaya mengenakan sanksi terhadap RDR Korea

(VOVworld) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Fumio Kishida, hari Senin (15/2),  mengadakan pembicaraan  dengan timpalannya dari Australia, Julie Bishop yang sedang berkunjung di Tokyo, diantaranya dua pihak  sepakat mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) supaya mengesahkan satu resolusi mengenakan sanksi terhadap Republik Demokrasi Rakyat (RDR) Korea yang bersangkutan dengan percobaan-percobaan nuklir dan peluncuran misil jarak jauh yang membawa satelit yang baru-baru ini dilakukan oleh Pyong Yang. Ketika berbicara di depan pembicaraan ini, Menlu Jepang, Fumio Kishida menekankan: “komunitas internasional perlu mengajukan pesan kuat” terhadap RDR Korea dan menganggap bahwa  percobaan nuklir pada tanggal 6/1 dan  peluncuran misil pada tanggal 7/2 yang dilakukan oleh Pyong Yang mengemukakan ancaman langsung dan serius terhadap  Jepang.


Jepang dan Australia  mendesak DK PBB  supaya mengenakan sanksi terhadap RDR Korea - ảnh 1
Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop yang sedang berkunjung di Tokyo, 


Pada hari yang sama,  kantor berita  Yonhap mengutip kata-kata Menteri Penyatuan Republik Korea, Hong Yong-pyo di depan Parlemen yang mengatakan bahwa sekarang negara ini  belum punya bukti tentang perihal RDR Korea menggunakan gaji buruh di zona industri bersama Kaesong  untuk program nuklir dan misil. Pidato tersebut bertentangan dengan pernyataan Menteri Hong Yong-pyo sendiri  sehari sebelumnya ketika dia menuduh RDR Korea menggunakan sejumlah besar gaji  dengan uang asing yang dimiliki oleh buruh negara  ini yang  bekerja di zona industri bersama Kaesong pada  pengembangan misil dan senjata nuklir dan pembelian  barang-barang  mewah.


Komentar

Yang lain