Jepang menganggap Vietnam sebagai mitra penting di kawasan Asia Tenggara

(VOVWORLD) - Atas undangan Menteri Hubungan Luar Negeri (Menlu) Jepang, Fumio Kishida, Deputi Perdana Menteri (Deputi PM), Menlu Vietnam, Pham Binh Minh melakukan kunjungan di Jepang dari 8-10/5, bersama-sama memimpin persidangan ke-9 Komisi Kerjasama Vietnam-Jepang dan melakukan pembicaraan dengan Menlu Jepang. 

Selama berada di Jepang, Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh juga melakukan kunjungan kehormatan kepada PM Shinzo Abe, Ketua Majelis Rendah Oshima Tadamori dan menerima Ketua Badan Kerjasama Internasional Jepang, Kitaoka Shinichi.

Jepang menganggap Vietnam sebagai mitra penting di kawasan Asia Tenggara - ảnh 1Deputi PM Vietnam, Pham Binh Minh (kiri) dan PM Jepang, Shinzo Abe   (Foto: vietnamnet.vn) 

Pada pertemuan-pertemuan tersebut, Deputi PM Pham Binh Minh menyatakan kegembiraan atas perkembangan kuat dari substantif dari hubungan Kemitraan Strategis Vietnam-Jepang di banyak bidang dengan kepercayaan politik yang tinggi. PM Shinzo Abe, Ketua Majelis Rendah Oshima Tadamori menegaskan bahwa Jepang menganggap Vietnam sebagai mitra penting di kawasan Asia Tenggara, akan memberikan prioritas untuk membantu Vietnam mengembangkan ekonomi.

Pada persidangan ke-9 Komisi Kerjasama Vietnam-Jepang, dua fihak berbahas tentang langkah-langkah untuk mendorong penggelaran secara berhasil-guna semua permufakatan yang telah dicapai oleh pemimpin tingkat tinggi kedua negara selama ini dan mempersipakan isi untuk menjamin suksesnya kunjungan resmi yang akan dilakukan PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc ke Jepang pada waktu medatang.

Pada pembicaraan antara dua Menlu, dua fihak berbahas tentang masalah-masalah internasional dan regional yang menjadi minat bersama, sepakat memperkuat koordinasi di forum-forum internasional dan regional seperti Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS), ASEAN, ASEM, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dua fihak menyepakati peranan penting dalam menjamin perdamaian, keamanan, keselamatan dan kebebasan maritim dan penerbangan, para fihak yang berkaitan jangan melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan ketegangan dan militerisasi, sehingga mengubah status quo di Laut Timur, mendorong penanganan semua sengketa dengan langkah-langkah damai, menghormati secara lengkap proses-proses diplomatik dan hukum, jangan menggunakan kekerasan atau mengancam menggunakan kekerasan, menaati secara serius hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut – tahun 1982 serta DOC dan cepat menyelesaikan COC.

 

 

Komentar

Yang lain