Kabinet Mesir mengesahkan isi revisi undang-undang pemilu
(Foto ilustrasi: baomoi.com)

Ketika berbicara di depan kalangan pers, Menteri masalah-masalah Parlemen Ibrahum El-Heneidy menyatakan bahwa semua anggota dari komite pemerintah akan melakukan pertemuan pada 16 April untuk memutuskan isi-isi revisi sebeleum disampaikan kepada Dewan Negara, kantor perwakilan hukum negara untuk memeriksa dan menyusuaikan dengan Undang-Undang Dasar.

Salah satu diantara revisi yang penting kali ini yalah hal yang bersangkutan dengan pemberian izin kepada orang yang punya duri kewarga-negaraan mencalonkan diri di Parlemen, tetapi menghapuskan hak ini terhadap orang yang menghindari wajib militer. Selain itu, undang-undang pemilu baru menjamin kesetaraan antara para calon laki-laki dan wanita, tarap pagu dana bagi kampanye pemilihan dan hak pengubah partai politik./.