(VOVworld) – Demikianlah peringatan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS), Daniel Russel dalam jumpa pers di Washington D.C pada Jumat pagi (19 Juni), menurut WIB tentang dialog tahunan strategis dan ekonomi mendatang antara AS dan Tiongkok (berlangsung di Washington D.C dari 22 sampai 24 Juni). Asisten Menlu Daniel Russel memberitahukan bahwa pada dialog ke-7 mendatang, AS dan Tiongkok akan membahas serentetan masalah tentang ekonomi, keamanan dan temu pergaulan rakyat. Menurut dia, dialog strategis tentang keamanan akan menyerap partisipasi para diplomat dan pejabat militer senior dua negara dengan satu agenda yang meliputi masalah-masalah sulit, sensitif, paling kontroversial dan bisa menimbulkan kehilangan kepercayaan strategis antara dua fihak seperti hacker, angkasa luar, aktivitas maritim dan penerbangan.


Ketika menjawab pertanyaan tentang kemungkinan terjadi konfrontasi antara AS dan Tiongkok di Laut Timur, Asisten Menlu AS menegaskan bahwa AS selalu mengikuti kebijakan menghindari konfrontasi militer dengan negara-negara lain. Dia menunjukkan bahwa Laut Timur pada pokoknya bukan masalah antara AS dan Tiongkok, tapi merupakan masalah antara Tiongkok dan negara-negara penuntut kedaulatan yang lain, antara Tiongkok dan ASEAN serta antara Tiongkok dan hukum internasional. Dia mengatakan: “Di sini ada beberapa prinsip, pertama ialah hubungan yang baik. AS menginginkan agar Tiongkok mempunyai hubungan baik dengan semua negara tetangga serta dengan AS. Prinsip selanjutnya ialah kebebasan penerbangan dan maritim, tapi prinsip ini sungguh-sungguh sedang terancam di Laut Timur”.

Asisten Menlu AS menekankan bahwa pernyataan Tiongkok yang akan terus memperluas pembangunan fasilitas di pos-pos depan yang baru dibangun Beijing di Laut Timur sedang menimbulkan kecemasan terhadap AS maupun negara-negara lain di kawasan, sehingga meningkatkan ketegangan. Asisten Menlu AS juga menekankan bahwa semua prinsip yang perlu ditaati oleh para fihak untuk bisa memecahkan sengketa-sengketa secara damai seperti tidak menerima pemaksaan, ancaman atau penggunaan kekerasan; tidak menghalangi aktivitas-aktivitas perdaganagn yang sah. Semua fihak supaya menaati hukum internasional, diantaranya ada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dalam menuntut kedaulatan wilayah, memecahkan sengketa secara damai melalui jalan diplomatik atau arbitrase.

Sebelumnya, pada Kamis (18 Juni), Lokakarya internasional ke-2 dengan tema: “Keamanan dan Kerjasama di Laut Timur: masalah-masalah darurat dan penanganan sengketa” dibuka di Moskwa, Ibukota Federasi Rusia. Lokakarya ini menyerap perhatian banyak ilmuwan terkemuka di dunia, para ilmuwan Rusia, wakil pemerintahan, berbagai kementerian, instansi dan kalangan pers Rusia serta internasional./.