(VOVworld) – Pada Jumat pagi (1 Maret) di kota Hanoi, Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Cacad dan Sosial Vietnam mengadakan lokakarya tentang kesetaraan gender dan lapangan kerja yang berkesinambungan dalam reformasi Undang-Undang (UU) tentang Ketenagakerjaan. Lokakarya tersebut diadakan dalam kerangka proyek penyelipan kesetaraan gender ke dalam UU dan kebijakan menuju ke lapangan kerja yang berkesinambungan di Vietnam yang disponsori Badan Kerjasama Perkembangan Internasional Spanyol.
Ilustrasi
(Foto: noivu.danang.gov.vn) Pada lokakarya ini, para peserta berbagi pengalaman dari semua negara di kawasan Asia Tenggara guna melaksanakan secara baik komitmen internasional tentang kesetaraan gender dan lapangan kerja yang berkesinambungan yalah: menciptakan lapangan kerja untuk kaum wanita, melindungi ibu dan bayinya, memperluas sistim-sistim asuransi sosial, menjaga kesehatan profesi, menghapuskan situasi tenaga kerja anak-anak, menciptakan lapangan kerja untuk tenaga kerja muda, dll.
Pada lokakarya ini, Doan Mau Diep, Deputi Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Cacad dan Sosial Vietnam menegaskan bahwa lokakarya ini memainkan peranan yang penting bagi Vietnam pada latar belakang UU tentang Ketenagakerjaan (amandemen) mulai pada Mei mendatang.
Deputi Menteri Doan Mau Diep
(Foto: vnexpress.net) Deputi Menteri Doan Mau Diep mengatakan: "Lokakarya ini merupakan kesempatan bagi para pakar, para peserta dalam dan luar negeri berbagi pengalaman tentang semua pola dan program untuk mendorong pelaksanaan kesetaraan gender dan lapangan kerja yang berkesinambungan di semua negara anggota ASEAN dan negara-negara lain di kawasan. Bersamaan itu merupakan penilaian awal terhadap pelaksanaan kesetaraan gender di Vietnam dan penelitian semua hal baru dalam UU tentang Ketenagakerjaan (amandemen), penggelaran dan masalah-msalah yang muncul sebelum UU tersebut mulai efektif”.
Vietnam punya jumlah tenaga kerja yang besar, khususnya tenaga kerja muda. Pada tahun-tahun belakangan ini, Partai Komunis dan Negara Vietnam sangat memperhatikan pembelaan hak dan kepentingan pekerja, diantaranya ada UU tentang Ketenagakerjaan (amandemen) guna membela hak dan kepentingan yang sah dari pekerja, pengguna tenaga kerja, turut mengembangkan sosial-ekonomi Tanah Air./.