(VOVworld) – Koran Thailand “The Bangkok Post” pada Rabu (6 November) mengutip kata-kata Ketua Majelis Tinggi Thailand, Nikom Wairatpanich bahwa Majelis Tinggi negara ini tidak akan menerima secara prinsipil Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberian Amnesti yang menghapuskan semua pelanggaran yang dilakukan para oknum-oknum yang bersangkutan dalam bentrokan-bentrokan di jalan-jalan pada waktu lalu. Dalam satu jumpa pers bersama dengan satu kelompok anggota majelis tinggi pada Selasa malam (5 November), Wairatpanich memberitahukan bahwa gerak-gerik yang dilakukan Majelis Tinggi “Bertujuan mencari satu jalan keluar bagi Tanah Air dan mengatasi ketegangan politik”. Menurut Wairatpanich, Majelis Tinggi Thailand telah mengikuti penolakan massa rakyat terhadap RUU pada beberapa hari belakangan ini dan beberapa anggota majelis tinggi telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengesahkannya dalam perbahasan pertama mengenai RUU tersebut.
Demonstrasi menolak RUU tersebut
(Foto: dangcongsan.vn) Sementara itu, beberapa anggota Majelis Tinggi telah berkomitmen di depan massa rakyat bahwa Majelis Tinggi Thailand akan melakukan perbahasan secara terinci terhadap RUU tersebut guna menjamin kepentingan rakyat dan Tanah Air.
Sebelumnya, pada Selasa (5 November), Komite Anti Korupsi Nasional Thailand (NACC) menyatakan menolak RUU tersebut karena merasa cemas akan semua akibat hukum serta pengaruhnya terhadap citra Tanah Air. Sementara itu, pada hari yang sama, Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra mengimbau kepada para anggota Majelis Tinggi supaya meninjau RUU tersebut di atas dasar semangat kerujukan dan semangat menenggang, dengan upaya menyatukan Tanah Air setelah bertahun-tahun mengalami keributan. Dia menekankan bahwa amnesti bukan berarti melupakan pelajaran-pelajaran yang menyedihkan, tapi untuk menarik pengalaman, tidak membiarkan terulang lagi penderitaan-penderitaan serupa terhadap generasi muda./.