Komisi Perundangan-undangan MN Vietnam melakukan verifikasi terhadap RUU MN terhadap RUU tentang Penerbangan Sipil (amandemen)

(VOVworld) – Konferensi verifikasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penerbangan Sipil (amandemen) berlangsung pada Selasa pagi (18 Februari) di kota Hanoi dibawah pimpinan Wakil Ketua Majelis Nasional (MN) Vietnam, Uong Chu Luu.

Komisi Perundangan-undangan MN Vietnam melakukan verifikasi terhadap RUU MN terhadap RUU tentang Penerbangan Sipil (amandemen) - ảnh 1

Ilustrasi
(Foto: baomoi.com)

RUU tentang Penerbangan Sipil mengamandir dan menyempurnakan beberapa pasal agar sesuai dengan hukum internasional, proses restrukturisasi perekonomian dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar baru. Ketika memberikan sumbangan pendapat terhadap RUU ini, mayoritas pendapat meminta agar RUU ini memperjelas beberapa pengertian “yang berwajib bidang  penerbangan” untuk menjamin pelaksanaan semua fungsi dan tugas cabang penerbangan dan sesuai dengan komunitas internasional. Ada pendapat yang meminta supaya menetapkan secara jelas bahwa Direktorat Penerbangan adalah yang berwajib bidang penerbangan, sedangan tugas dan hak supaya ditentukan oleh Pemerintah.

Tentang inspektorat penerbangan, Rancangan Undang-Undang mengamandir “inspektorat penerbangan termasuk pada badan pengelolaan cabang penerbangan sipil”. Dang Dinh Luyen, Wakil Kepala Komisi Perundang-undangan MN Vietnam mengajukan pendapat: “Kami menyetujui ketentuan Rancangan UU ini, karena menurut UU tentang Inspeksi, kita menentukan pelaksanaan fungsi inspekstorat spesialis bisa dilaksanakan oleh inspektorat kementerian sambil melaksanakan inspeksi spesialis dan melaksanakan inspektorat Negara. Ketentuan seperti itu adalah perlu dan sesuai dengan kekhususan cabang penerbangan sipil, sesuai dengan konvensi internasional, bersamaan itu satu dengan ketentuan dari UU  tentang Penanganan Pelangaran Administrasi tahun 2012”.

Masalah menjamin keamanan penerbangan mendapat banyak sumbangan pendapat dan setuju meletakkan keamanan penerbangan menjadi prioritas primer. Banyak pendapat meminta agar RUU ini perlu menentukan secara ketat semua pasal, menetapkan secara jelas kekuatan yang ikut serta menjamin keamanan penerbangan./.

Komentar

Yang lain