(VOVworld) – Untuk meneruskan sidang ke-26, pada Rabu pagi, (12 Maret), Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam dan para anggota memberikan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Identifikasi Warga Negara.
Sidang ke-26 Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam
(Foto: internet)
Rancangan undang-undang ini terdiri dari 5 bab, 34 pasal tentang beberapa isi baru yang belum ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku tentang identifikasi warga negara. Phan Trung Ly, Kepala Komisi Perundang-undangan Majelis Nasional Vietnam meminta supaya semua ketentuan dalam undang-undang tersebut perlu menjamin ketunggalan dan kesinkronan dengan semua undang-undang yang bersangkutan. “Perlu menjamin ketunggalan sistim perundang-undangan, karena, undang-undang ini bersangkutan dengan banyak undang-undangan lain, khususnya dengan Undang-Undang tentang Buku Keluarga”.
Pada sore harinya, Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam terus memberikan pendapat terhadap beberapa masalah yang masih ada perdebatan pendapat, misalnya Undang-Undang tentang Notaris (amandemen) dan beberapa masalah lain yang masih ada perbedaan pendapat dari Undang-Undang Bea Cukai (amandemen)./.