(VOVworld) - Untuk melanjutkan agenda persidangan ke-40 Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam, pada Selasa pagi (18 Agustus), para anggota MN berbahas tentang beberapa  masalah yang masih ada perbedaan pendapat terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen). Para anggota MN sepakat dengan banyak isi yang direvisi seperti menetapkan  tanggung jawab dari badan yang berwewenang dalam membela hak sipil; saat menetapkan hak kepemilikan, waktu warisan, akibat hukum dalam transaksi sipil tanpa menaati ketentuan  secara formal.

Ketua MN Nguyen Sinh Hung berbicara di depan persidangan tersebut
(Foto: vov.vn)

Tentang suku bunga dalam kontrak pinjaman, Rancangan Undang-Undang ini  menetapkan   suku bunga menurut permufakatan tidak boleh melampaui 200 persen suku bunga dasar yang diumumkan oleh Bank Negara, kecuali undang-undang lain yang bersangkutan dengan ketentuan.

Tentang ketentuan perubahan gender dalam Undang-Undang ini, mayoritas anggota MN mengatakan bahwa hak perubahan gender merupakan hak manusia yang tercantum dalam undang-undang. Untuk menjamin sifat hati-hati dan rasionalitas,  Komisi Hukum meminta  merivisi isi ini menurut  arah menegaskan bahwa ini merupakan hak manusia, hak ini akan dilaksanakan menurut  ketentuan undang-undang. Di atas dasar itu, MN akan menugasi badan yang berwewenan mempelajari dan mengeluarkan rekomendasi kepada MN untuk mempelajari dan memutuskan masalah ini dengan satu  naskah peraturan.