(VOVworld) – Untuk meneruskan agenda persidangan ke-10, pada Kamis pagi 16 Agustus, Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam memberikan pendapat untuk pertama kalinya tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerujukan di basis. RUU ini menentukan petugas kerujukan dan grup kerujukan; aktivitas kerujukan di basis dan tanggung jawab semua instansi dan organisasi dalam menegakkan kerujukan di basis. Di depan persidangan ini, beberapa anggota Komite Tetap MN masih berfikir-fikir tentang perlunya meningkatkan Peraturan Negara mengenai kerujukan menjadi UU tentang kerujukan di basis.
Persidangan ke-10 Komite Tetap MN Vietnam
(Foto: ktdt.com.vn) Kepala Kantor MN Nguyen Hanh Phuc berpendapat: pada kenyataannya, mekanisme menegakkan kerujukan yang sekarang telah dan sedang memberikan hasil guna dan sudah relatif stabil. Lebih-lebih lagi, menegakkan kerujukan di basis ialah aktivitas yang luwes, memanifestasikan kesuka-relaan, kesedaran sendiri serta kewibawaan peserta kerujukan. Oleh karena itu, menurut bapak Nguyen Hanh Phuc, jangan mengkodifikasikan menjadi Undang-Undang dan mengadministrasikan aktivitas ini.
Bapak Nguyen Hanh Phuc mengatakan: "Ketika di basis terjadi suatu kasus, kita hanya memerlukan satu orang yang berwibawa untuk datang menegakkan, menjelaskan dan menanganinya saja. Ada banyak hal yang tidak memerlukan grup kerujukan tetapi ditangani oleh kesatuan kolektif dan anggotanya sendiri. Di situlah letak keluwesannya. Dalam UU juga menentukan tanggung jawab semua instansi dalam memeriksa dan menangani pelanggaran hukum tentang kerujukan. Menegakkan kerujukan ialah menggerakkan, menangani, menjelaskan saja. Jika dilakukannya pemeriksaan dan penanganan pelanggaran, siapa yang ingin melakukannya. Oleh karena itu, menurut saya tidak perlu meningkatkan peraturan negara menjadi UU".
Para anggota Komite Tetap MN memberikan pendapat kepada RUU tentang Kerujukan di basis
(Foto: ktdt.com.vn) Pada Kamis sore, Komite Tetap MN meneruskan agendanya dan memberikan pendapat tentang penambahan formasi untuk instansi kejaksaan rakyat masa bakti 2011-2015 dan beberapa masalah lain tentang pekerjaan pembangunan instansi ini./.