(VOVworld) – Untuk melanjutkan persidangan ke-38, pada Selasa pagi (12 Mei), Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam memberikan pendapat terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) setelah telah menerima dan menyesuaikannya di atas dasar mengambil sumbangan pendapat dari rakyat.

Pada persidangan ini, Pemerintah Vietnam telah menyampaikan rancangan undang-undang ini kepada Komite Tetap MN untuk memberikan pendapat, diantaranya berfokus pada 10 masalah besar yang ditetapkan oleh Pemerintah Vietnam dalam proses mengumpulkan pendapat rakyat, misalnya, ketentuan tentang tanggung-jawab badan yang berwewenang dalam membela hak sipil, bentuk kepemilikan, akibat hukum dari transaksi sipil yang tidak menaati ketentuan tentang bentuk, suku bunga dalam kontrak pinjaman dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah juga meminta pendapat dari Komite Tetap MN tentang 2 masalah kongkrit yang meliputi hak bagi marga, nama dan nama tengah, hak pengubahan kelamin. Bapak Phung Quoc Lien, Kepala Komisi Keuangan-Anggaran Keuangan  MN Vietnam meminta agar rancangan undang-undang ini perlu ditambah dengan ketentuan kongkrit yang memanifestasikan kebijakan umum dari negara Vietnam terhadap pengubahan kelamin sebagai dasar bagi undang-undang lain yang akan menentukan secara kongkrit syarat, proses dan prosedur mengizinkan pengubahan klain ketika diperlukan.

Pada sore harinya, Komite Tetap MN meneruskan agenda persidangan, memberikan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Referendum dan meninjau laporan Pemerintah tentang ketentuan dalam pasal 60 Undang-Undang tentang Asuransi Sosial tahun 2014 tentang asuransi sosial sekali./.