(VOVworld) – Uni Eropa (EU), pada Jumat (9 Mei) menyatakan kecemasan dan akan memantau secara ketat situasi di Laut Timur.

Pada Konferensi Pejabat Tingkat Tinggi ASEAN untuk membuat persiapan bagi Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-24 dan semua konferensi yang bersangkutan yang berlangsung pada Jumat (9 Mei), semua negara ASEAN menyatakan kecemasan mendalam tentang kerumitan  sekarang ini yang berpengaruh terhadap perdamaian, keamanan dan keselamatan maritim di kawasan, menurut itu, meminta kepada ASEAN supaya harus memanifestasikan pendirian tunggal, diantaranya meminta kepada semua pihak harus menaati hukum internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS), melaksanakan secara serius dan lengkap Deklarasi tentang cara berperilaku semua pihak di Laut Timur (DOC), menekankan perlunya mencapai Kode Etik  di Laut Timur (COC) untuk menjamin perdamaian, kestabilan, keamanan dan keselamatan maritim secara lebih baik di kawasan.

Dalam keterangannya kepada wartawan Vietnam, juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), bapak Farhan Haq menegaskan bahwa Sekjen Ban Ki-moon menyatakan kecemasan tentang peningkatkan ketegangan di Laut Timur antara Tiongkok dan Vietnam selama hari-hari ini. Sekjen Ban Ki-moon mendesak semua pihak yang bersangkutan supaya mengekang secara maksimal dan memecahkan sengketa dengan langkah damai, melalui dialog dan sesuai dengan hukum internasional, diantaranya ada Piagam PBB.

Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) India mengeluarkan pernyataan yang isinya menyatakan kecemasan tentang perkembangan-perkembangan ketegangan di Laut Timur. Pernyataan itu menunjukkan “India sedang memantau dengan kecemasan akan perkembangan-perkembangan baru-baru ini di Laut Timur dan menyatakan bahwa mempertahankan perdamaian, kestabilan, perkembangan dan kesejahteraan di kawasan merupakan kepentingan vital bagi komunitas internasional. India menginginkan agar semua pihak memecahkan masalah melalui langkah-langkah damai, berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diakui secara luas dari hukum internasional”. Ketua Komite Solidaritas India-Vietnam dari negara bagian Bengal Barat, Geetesh Sharma juga mengimbau kepada Beijing supaya mengekang diri dan melakukan perundingan sesuai dengan hukum internasional.

Satu kelompok senator yang berpengaruh dari Partai  Republik dan Partai Demokrat di Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat telah mengeluarkan pernyataan bersama isinya mengutuk Tiongkok yang terus-menerus melakukan tindakan-tindakan menimbulkan ketegangan di Laut Timur. Bersamaan itu, menyatakan harapan agar para legislator di Senat supaya cepat mengesahkan resolusi ini guna menyampaikan satu pesan yang jelas tentang tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut.

Dalam pada itu, kalangan sarjana internasional menilai bahwa tindakan Tiongkok adalah bertentangan dengan hukum internasional dan membawa tujuan politik. Taylor Fravel, Profesor ilmu politik di Institut Teknologi Massachusetts (MIT, Amerika Serikat), seorang peneliti tentang masalah-masalah wilayah Tiongkok menyatakan bahwa di segi ekonomi, belum ada bukti tentang adanya deposit hydrocarbon di daerah penempatan anjungan pengeboran Tiongkok. Oleh karena itu, penempatan anjungan pengeboran Haiyang 981 dengan biaya sebesar kira-kira USD 1 miliar dan biaya operasi yang besar bukanlah satu proyek yang banyak potensial. Dari sini bisa dilihat bahwa Tiongkok menggunakan anjungan pengeboran dengan maksud menegaskan dan melaksanakan hak yurisdiksi terhadap daerah-daerah air di Laut Timur yang diklaim oleh Tiongkok. Profesor Fravel juga menegaskan bahwah daerah penempatan anjungan pengeboran Haiyang 981 oleh Tiongkok berada di Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam terhidung dari garis dasar. Anjungan ini  jauhnya 120 mil laut dan oleh karena itu, terletak di landas kontinen Vietnam dan sepenuhnya berada di Zona Ekonomi Eksklusif  200 mil laut dari Vietnam.

Dengan penilaian bersama di atas, Profesor Kumao Kaneko, Direktur Institut Penelitian Energi Jepang menyatakan bahwa tuntutan Tiongkok tentang kepentingan  di hampir seluruh Laut Timur dan Laut Hoatung adalah hal yang sulit diterima. Di atas peta bisa dilihat bahwa lokasi anjungan pengeboran Tiongkok lebih dekat dengan Vietnam terbanding dengan Tiongkok dan jelaslah bahwa Vietnam punya hak terhadap kawasan laut ini. Menurut kalangan komunikasi internasional, Vietnam bisa mendorong semua prosedur hukum untuk menentang semua klaim Tiongkok yang tidak masuk akal untuk memaksa mereka harus menarik anjungan pengeboran dari landas kontinen Vietnam./.