(VOVworld) - Pada Selasa 10 Juli, di Kamboja, telah berlangsung berbagai Konferensi yalah Konferensi  ke-13 Menteri Luar Negeri ASEAN+3 (Tiongkok, Jepang dan Republik Korea), Konferensi ke-5 Menlu Mekong-Jepang  dan Konferensi ke-2 Menlu Meskong-Republik Korea. Deputi Menlu Vietnam Pham Quang Vinh mengepalai delegasi Vietnam untuk menghadiri semua Konferensi itu.

Deputi Menlu Vietnam Pham Quang Vinh.
( Foto: biendong.net)

Pada Konferensi Menlu ASEAN +3, semua Menlu menganggap bahwa proses ASEA+3 telah berkembang secara ekstensif dan intensif, sekarang menjadi salah  satu diantara mekaniem-mekanisme kerjasama yang dinamis dan paling efektif dalam mendorong kerjasama dan konektivitas di Asia Timur. Para Menlu menyambut keputusan Menteri Keuangan ASEAN+3 tentang peningkatan  anggaran keuangan untuk melaksanakan Permufakatan Multilateral  Gagasan Chieng Mai dari USD 120 miliar menjadi USD 240 miliar, mengusulkan cepat menggelarkan Perjanjian dana cadangan beras darurat ASEAN+3 yang ditandatangani pada Oktober 2011.

Konferensi  ke -13 Menteri Luar Negeri ASEAN+3.
(Foto: nld.com.vn)

Dalam perbahasan, banyak negara menyatakan kecemasan tentang perkembangan- perkembangan selama ini di Laut Timur terhadap perdamaian, kestabilan, keamanan dan keselamatan pelayaran di kawasan, menegaskan bahwa semua negara harus menghargai hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut-1982 (UNCLOS). Deputi Menlu Pham Quang Vinh menegaskan pendirian pemerintah Vietnam yang memprotes Tiongkok mengesahkan pembentukan  “kota Shansa” dan mengundang tenter  di 9 kotak   permigasan yang terletak di zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen Vietnam.  Dia menekankan kembali semua prinsip tentang menghargai kedaulatan dan hak jurisdiksi dari negara- negara pantai terhadap daerah eksklusif otonomi dan landas kontinen menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut  PBB, memecahkan sengketa dengan langkah damai, tidak menggunakan kekerasan dan menghormati hukum internasional./.