(VOVworld) - Pada Kamis pagi (11 April) di kota Hanoi, Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Tan Dung  telah menghadiri Konferensi Nasional tentang evaluasi dan penggelaran pelaksanaan kebijakan daerah rakyat etnis minoritas dan pegunungan.


Laporan yang dibacakan di depan Konferensi itu memberitahukan bahwa dari 2006 sampai sekarang, Pemerintah dan PM Pemerintah telah memberlakukan lebih dari 80 peraturan pemerintah, keputusan dan naskah pengarahan dengan banyak mekanisme kebijakan dan perancangan untuk berfokus mengatasi kesulitan dan problematik  di daerah rakyat etnis dan daerah pegunungan, bersamaan itu mengalokasikan kira-kira VND  5,5 triliun untuk menggelarkan pelaksanaan semua proyek dan perancangan ini. Rata-rata, setiap tahun,  di seluruh negeri turun 3,6% prosentasi keluarga miskin di semua desa, dukuh  yang menjumpai kesukaran berat,  di kira- kira 97% kecamatan ada jalan beton ke pusat, di 100% kecamatan ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan klinik, di kira-kira 84% kecamatan ada jaringan listrik  dll…

Ketika berbicara di depan konfernesi itu, PM Nguyen Tan Dung menekankan bahwa Partai, Negara selaku memperhatikan dan menyediakan banyak sumber tenaga pendorong untuk mendorong  daerah rakyat etnis minoritas dan daerah pegunungan berkembang. Beliau mengatakan: “Yang pertama yalah dari kesedaran komite Partai berbagai tingkat sampai pemerintahan daerah tentang kebijakan akan etnis minoritas dan daerah pegunungan belum tepat pada kebutuhannya, maka masalah pengarahan terpusat juga belum tuntas. Yang kedua yalah kebijakan sudah banyak diberlakukan, tetapi ada beberapa kebijakan yang belum merapati kenyataan, kita lambat mengatasi dan memperbaikinya. Menurut saya, semua kementerian dan instansi  harus mengoreksinya….”

PM Nguyen Tan Dung menegaskan bahwa Pemerintah terus memberikan prioritas untuk mengalokasikan sumber-sumber tanaga pendorong untuk melaksanakan smeua program dan kebijakan tentyang pengembangan daerah etnis minoritas dan daerah pegunungan, diantaranya ada pelaksanaan  secara tekun dan sinkron semua kebijakan tentang pengentasan dari kelaparan dan kemiskinan secara lebih cepat dan lebih mantap./.