Konferensi Pejabat Senior ASEAN-Tiongkok Mengenai Pelaksanaan DOC
(VOVWORLD) - Dalam rangka Konferensi khusus Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN- Tiongkok, pada tanggal 07 Juni di Kota Chongqing, Tiongkok diadakan Konferensi ke-19 Pejabat Senior ASEAN- Tiongkok mengenai pelaksanaan DOC (atau SOM DOC).
 Deputi Menlu Vietnam, Nguyen Quoc Dung (Sumber: Kemenlu Vietnam) |
Berbicara di konferensi ini, Deputi Menlu Vietnam, Nguyen Quoc Dung menilai bahwa meskipun penjaminan perdamaian, stabilitas dan keamanan di Laut Timur merupakan kepentingan bersama dari ASEAN maupun Tiongkok, tetapi tetap ada kegiatan-kegiatan sepihak yang melanggar semua hak sah dari semua negara pesisir Laut Timur, meningkatkan ketegangan dan mengerosikan kepercayaan, bertentangan dengan semua upaya bersama ASEAN- Tiongkok. Ia mengimbau semua pihak melaksanakan secara serius dan itikad baik dari DOC dan semua komitmen yang sudah ada, menaati hukum internasional dan UNCLOS 1982, menciptakan syarat yang kondusif bagi upaya perundingan dan penyusunan COC secara substantif, efektif dan sesuai dengan hukum internasional, sesuai dengan UNCLOS 1982 dan mendapat dukungan luas.
Negara-negara menyatakan kekhawatiran tentang perkembangan situasi Laut Timur yang kompleks pada masa lalu, di antaranya ada kegiatan-kegiatan sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional, mengerosikan kepercayaan, meningkatkan ketegangan yang tidak menguntungkan proses kerja sama untuk melaksanakan DOC dan perundingan COC. Bersamaan itu, negara-negara terus menegaskan arti penting dalam melestarikan perdamaian, stabilitas, menghormati kebebasan, keamanan, dan keselamatan maritim dan penerbangan, menangani secara damai sengketa di Laut Timur sesuai dengan ketentuan hukum internasional, UNCLOS 1982. ASEAN dan Tiongkok menegaskan akan berkomitmen melaksanakan DOC secara serius, beriktikad baik, penuh, dan efektif. Para pejabat senior ASEAN dan Tiongkok sepakat mendorong proses perundingan COC; menegaskan kembali keinginan mencapai COC yang berdaya guna, berhasil guna dan sesuai dengan hukum internasional.