(VOVworld) – Partai demi negeri Thailand dan 5 Partai dalam koalisi yang berkuasa di Thailand telah tidak dibubarkan setelah sidang pengadilan yang dilakukan Mahkamah Konsitusi Thailand pada Rabu sore (20 November). Akan tetapi, Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) tentang Cara pemilihan anggota Majelis Tinggi telah ditolak karena melanggar UUD.

           Menurut vonis Mahkamah Konstitusi, dengan mayoritas suara (6 suara pro dan 3 suara kontra) Mahkamah menganggap bahwa revisi UUD adalah perilaku yang bertentangan dengan beberapa pasal UUD. Dan 5 diantara 9 anggota Mahkamah menganggap bahwa Rancangan Revisi UUD mempunyai isi penting yang berkontradiksi dengan prinsip-prinsip dasar dan semangat UUD sekarang (2007), merupakan perilaku yang membuat fihak tertuduh merebut kekuasaan Tanah Air dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan UUD sekarang, melanggar ayat 1 pasal 68. Yang patut diperhatikan, Mahkamah ini tidak mengeluarkan vonis tentang pembubaran partai-partai politik yang bersangkutan.

Demonstrasi faksi Baju Merah pendukung mantan Presiden Thaksin Shinawatra
(Foto: baotintuc.vn)

           Sidang pengadilan tersebut berlangsung pada saat serentetan demonstrasi yang dilakukan pasukan-pasukan penentang Pemerintah serta pendukung Pemerintah berlangsung secara besar-besaran di Ibukota Bangkok. Dengan vonis ini, Mahkamah Konstitusi Thailand telah memberikan sumbangan dalam menurunkan ketegangan-ketegangan politik sekarang di Thailand karena itu telah memenuhi sebagian tuntutan dari penggugat dan orang-orang yang menuntut membatalkan revisi UUD, bersamaan itu juga menghilangkan semua kecemasan pasukan Baju Merah yang dekat dengan Pemerintah tentang pembubaran Partai yang berkuasa./.