(VOVworld) – Mahkamah pidana Thailand mengumumkan akan menunda saat melakukan pemeriksaan bukti sampai 15 November terhadap 20 anggota dari Koalisi rakyat demi demokrasi (PAD), yang dituduh mengacau ketertiban keamanan dan berkumpul secara tidak sah bersangkutan dengan kasus demonstran pendukung PAD menghalangi jalan masuk ke gedung Parlemen pada Oktober  2008.

        Sebenarnya, para terdakwa tersebut sudah ada di mahmakah dan masih terus menolak tuduhan-tuduhan tersebut. Tetapi, Adbokat PAD telah mengusulkan kepada Mahkamah supaya menunda pemeriksaan bukti, karena beberapa terdakwa belum bisa mencari Advokat. Gerakan PAD, atau juga disebutkan sebagai pasukan “Baju Kuning” pimpinan Sondhi Limthongkul telah melakukan demonstrasi-demonstrasi raksasa yang mengakibatkan terjadinya kudeta menggulingkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada tahun 2006.

Para demonstran "Baju kuning" menduduki bandara Suvarnabhumi
pada 26 November 2008
(Foto: baomoi.com)

        Dalam satu perkembangan yang lain, Panglima Angkatan Darat Thailand, Prayuth Chan-ocha, pada Senin (19 Agustus) telah menolak usulan dari Gerakan revolusioner nasional Barisan (BRN) tentang penarikan tentara negara ini dari provinsi-provinsi perbatasan di Thailand Selatan. Panglima Prayuth Chan-ocha menegaskan bahwa sampai sekarang, masih belum bisa menjamin keselamatan rakyat di Thailand Selatan dan tuntutan BRN “tidak dapat diterima”.

      Menurut Prayuth, tentara telah memantau secara ketat perkembangan-perkembangan di beberapa provinsi di ujung paling Selatan sejak bulan Ramadhan dari orang Muslim, yang telah berakhir pada 7 Agustus lalu, dan melihat bahwa kekerasan dan serangan masih terus terjadi. Panglima Angkatan Darat Thailand memberitahukan bahwa perundingan-perundingan perdamaian antara Dewan Keamanan Nasional dan BRN masih berlangsung walaupun ada informasi bahwa BRN mau menghentikan perundingan./.