(VOVworld) – Pada Rabu (19 Februari), Mahkamah sipil Thailand mengeluarkan keputusan bahwa dekrit tentang situasi darurat yang diberlakukan di Ibukota Bangkok dan kawasan-kawasan sekitarnya bukan alasan untuk menindas para demonstran anti-Pemerintah.

Keputusan tersebut melarang semua cara menggunakan kekerasan terhadap kaum demonstran, bersamaan itu menekankan bahwa semua demonstrasi sampai sekarang berlangsung secara damai. Akan tetapi, mahkamah ini juga menolak permintaan mantan legislator Partai Demokrat (DP), Thaworn Saeniam yang menuntut penghapusan dekrit tentang situasi darurat yang sudah diberlakukan oleh Pemerintah demisioner dari 21 Januari lalu.


Sekarang masih belum tahu  bagaimana keputusan tersebut berpengaruh terhadap perintah menangkap para pemimpin demonstrasi dengan tuduhan melanggar dekrit tentang situasi darurat.

Keputusan tersebut dikeluarkan pada latar belakang para demonstran, pada Rabu (19 Februari) mengepung kantor kerja sementara Perdana Menteri demisioner, Yingluck Shinawatra di Kementerian Pertahanan Thailand untuk menuntut Ibu Yingluck lengser. Pemimpin demonstrasi Suthep Thaugsuban berkomitmen akan menaikkan demonstrasi ke tingkat baru dan menyasar pada aktivitas-aktivitas bisnis keluarga Shinawatra./.