(VOVworld)- Untuk melanjutkan agenda persidangan ke-4 Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13, pada Kamis pagi, (22 November), para anggota Majelis Nasional berbahas tentang Undang-Undang Pendidikan Pertahanan dan rancangan Undang-Undang tentang Kerujukan di basis.
Persidangan ke-4 Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13
(Foto: baodienbienphu.info.vn)
Menurut itu, semua daerah titik berat tentang pertahanan dan keamanan perlu menyosialisasikan pengetahuan tentang pertahanan dan keamanan kepada orang yang berprestise di kalangan rakyat etnis minoritas, kepala keluarga di garis perbatasan, di pulau, orang yang bekerja di daerah perbatasan, laut, pulau, orang yang bekerja di organisasi-organisasi ekonomi dan lain. Ibu Tran Hong Tham, anggota Majelis Nasional Vietnam dari kota Can Tho mengajukan pendapat: “Tentang pendidikan pertahanan dan keamanan di sekolahan, saya setuju dengan rancangan undang-undang yaitu memasukkan isi pendidikan pertahanan kedalam semua mata pelajaran untuk memberikan sumbangan dalam membentuk dan menyempurnakan karakter pelajar dan perlu memasukkan pendidikan pertahanan dan keamanan kedalam semua aktivitas di luar sekolahan seperti “Sehari menjadi tentara” dan “Semester tentara” untuk meningkatkan semangat disipin dan persatuan kepada para pelajar”.
Hal yang baru dalam rancangan Undang-Undang tersebut terbanding dengan Peratuan Negara tentang kerujukan di basis ialah mencatat peranan poros dari Front Tanah Air dan semua organisasi dalam pekerjaan kerujukan. Para petugas kerujukan di basis, senantiasa adalah orang-orang yang bekerja di organisasi-organisasi politik, sosial dan ormas seperti misalnya Front Tanah Air, Liga Pemuda, cabang Asosiasi Wanita dan lain-lain. Tentang kriterium mengenai petugas kerujukan di basis, ibu Nguyen Thi Bich Nhiem, anggota Majelis Nasional Vietnam dari provinsi Yen Bai memberikan pendapat : “Saya menyetujui bahwa petugas kerujukan di basis yang mengerti hukum adalah hal sangat baik dan perlu. Di daerah pegunungan, daerah pemukiman rakyat etnis minoritas, jumlah orang yang mengetahui hukum sangat sedikit dan bukan semua komunitas juga bisa memilih orang yang bisa memenuhi patokan ini. Oleh karena itu, saya meminta supaya Undang-Undang menentukan patokan petugas kerujukan perlu punya arah yang terbuka untuk sesuai dengan setiap daerah”.
Sebelumnya, Majelis Nasional memungut suara untuk mengesahkan Rancangan Amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang Pajak Perseorangan. Undang-Undang ini akan berlaku pada 1 July 2013./.